Pemprov Jateng Jadi Provinsi Pertama Beri Layanan Bantuan Hukum Gratis Bagi UKM

Ia menjelaskan, program dari Kemenkop seharusnya berjalan pada Maret 2024. Namun, di Jateng pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh untuk pendirian LBH bagi UKM, mulai dari Januari 2024.

“Dari seluruh provinsi atau daerah di Indonesia, kami adalah yang pertama kali memberikan bantuan hukum untuk UMKM di Jawa Tengah,” ungkap Eddy, saat meresmikan kantor Lembaga Bantuan Hukum UKM, di kompleks perkantoran Dinkop UKM Jateng, Jalan Sisingamangaraja 3A Semarang, Jumat, 12 Januari 2024.

Eddy mengatakan, fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan seluruh UKM untuk berkonsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, penyusunan dokumen hukum, hingga pendampingan di pengadilan.

Syaratnya, UKM tersebut adalah milik warga negara Indonesia, dan mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).

Baca Juga: Beri Pelatihan Penjualan dan Pengemasan Produk, Mbak Ita Ingin UMKM KOta Semarang Naik Kelas

“Harapannya UKM semakin melek hukum dan konsentrasi ke peningkatan omzet. Juga, meski bantuan ini bersifat litigasi (hukum), tapi harapannya lebih ditingkatkan penyelesaian nonlitigasi,” imbuh Eddy.

Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran Jani Sugijati mengatakan, ada beberapa lingkup perkara yang ditangani.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: wawasan.suaramerdeka.com