Anggaran Rp100 Miliar untuk Sapi Kurban Presiden Dinilai Tak Proporsional di Tengah Tekanan Ekonomi Rakyat

PARADAPOS.COM - Polemik penggunaan anggaran negara untuk pengadaan sapi kurban presiden mencuat menjelang Idul Adha 2026. Sejumlah kalangan mengkritik alokasi dana yang disebut mencapai Rp100 miliar untuk 1.098 ekor sapi yang akan didistribusikan ke 552 daerah. Kritik ini muncul di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan oleh PHK dan tingginya harga kebutuhan pokok. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Sekretariat Negara, membenarkan anggaran tersebut berasal dari APBN melalui pos bantuan sosial presiden.

Kritik Terhadap Alokasi Anggaran Kurban

Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menyampaikan keprihatinannya di Jakarta pada Sabtu, 30 Mei 2026. Ia menilai besaran anggaran tersebut tidak proporsional dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat saat ini.

“Penggunaan anggaran sebesar itu di saat kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit dapat melukai rasa keadilan publik,” ujar Adi.

Ia kemudian merinci situasi yang tengah dihadapi rakyat. “Apalagi saat ini rakyat masih menghadapi tekanan ekonomi, PHK, harga kebutuhan pokok yang tinggi, dan daya beli yang menurun, pemerintah justru mengalokasikan anggaran fantastis hingga Rp100 miliar untuk sapi kurban. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sensitivitas pemerintah terhadap kondisi rakyat,” imbuhnya.

Menurut Adi, esensi berkurban seharusnya menjadi simbol kepedulian sosial, bukan justru menimbulkan kesan pemborosan. Ia menekankan bahwa semangat ibadah kurban bisa diwujudkan tanpa harus membebani anggaran negara secara berlebihan.

Desakan Audit dan Transparansi

BaraNusa mendesak dua lembaga pengawas keuangan negara untuk turun tangan. Mereka meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut.

“Kami mendesak BPK melakukan audit investigatif secara terbuka dan meminta KPK ikut mengawasi seluruh proses pengadaan sapi kurban ini agar tidak ada potensi penyimpangan, mark up anggaran, ataupun praktik permainan proyek,” tegasnya.

Adi juga mendorong pemerintah untuk membuka rincian penggunaan anggaran kepada publik secara transparan. Ia menyoroti perlunya kejelasan mengenai mekanisme pengadaan, proses distribusi, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam pembelian sapi kurban.

“Jangan sampai kegiatan yang seharusnya bernilai ibadah dan solidaritas sosial justru memunculkan polemik karena minim transparansi. Publik berhak tahu uang negara digunakan untuk apa dan bagaimana prosesnya,” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk program yang lebih langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat disebutnya sebagai prioritas yang lebih mendesak.

“Pemerintah harus mampu menunjukkan empati dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Simbolisme tidak boleh mengalahkan substansi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Penjelasan Resmi Pemerintah

Sebelumnya, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 26 Mei 2026, Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memberikan keterangan. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyerahkan 1.098 ekor sapi kurban yang akan didistribusikan ke 552 daerah, mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota.

Juri menjelaskan bahwa bobot sapi yang akan diserahkan bervariasi, berkisar antara 800 kilogram hingga 1,3 ton. Distribusi tidak hanya menyasar masjid, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan di berbagai daerah.

Mengenai sumber pendanaan, Juri mengonfirmasi bahwa anggaran berasal dari APBN melalui pos bantuan presiden dan bantuan kemasyarakatan presiden. Ia juga menjelaskan bahwa harga satu ekor sapi tidak seragam karena perbedaan bobot dan lokasi pengadaan yang mempengaruhi harga.

“Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar,” tegasnya.