Evaluasi 6 Bulan Pemerintahan: Proyek Whoosh dan Isu Gibran Menuju RI 2

Publik Indonesia saat ini tengah membantu Presiden Prabowo dalam mengantisipasi isu "Gibran menuju RI 2," yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai cacat konstitusi. Isu ini menjadi perbincangan hangat di berbagai lapisan masyarakat.

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan bahwa publik menolak keras utang BUMN yang dibayarkan oleh negara. Penolakan ini muncul karena track record yang mengungkap berbagai keanehan dalam pengelolaan keuangan.

Pengeluaran untuk proyek kereta api cepat Whoosh, yang prinsipnya harus efisien dan presisi untuk kebutuhan rakyat, harus lebih dulu dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan.

Namun, pernyataan Menteri Keuangan tersebut dipatahkan oleh Presiden RI dengan body language yang tidak biasa. Beberapa pengamat menilai pernyataan presiden terkesan seperti didikte oleh kekuatan tertentu, dengan dalih bahwa Whoosh diperlukan untuk mencegah kemacetan.

Lalu, tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan rakyat bangsa ini yang terus tertidur lelap karena ketakutan dan gemetar melawan kebatilan? Janji-janji pelaksanaan UMKM yang mengudara juga menjadi perhatian, namun implementasinya masih dipertanyakan.

Negara tampaknya sibuk dan kewalahan dalam melaksanakan teknis dan menutupi kebutuhan finansial program MBG yang mendesak. Hal ini membuat penguasa istana harus fokus pada program tersebut, sehingga isu-isu lain mungkin terabaikan.

Maka, tidak heran jika masa lalu Nusantara dalam tempo lama dikuasai oleh kolonialis, meskipun akhirnya merdeka setelah mengorbankan banyak darah bangsa ini, baik yang sia-sia maupun yang mati mulia.

Sebagai analogi, sosok Eggi yang hijrah namun tetap melawan, atau "beda jenis perlawanan," justru dituduh menerima uang oleh para sosok hasutan. Mereka yang tidak mau berpikir atau malas mengasah makna iqra seringkali menjadi penghambat dalam proses evaluasi ini.