Pernyataan Presiden Prabowo Soal Bencana Dikritik: "Nyawa Rakyat Bukan Statistik"

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan bencana menuai kritik pedas di media sosial. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 15 Desember 2025, Prabowo menyebut situasi masih terkendali karena bencana baru terjadi di tiga dari 38 provinsi.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus," kata Prabowo.

Kritik Warganet: Dinilai Dingin dan Tidak Empatik

Alih-alih menenangkan, pernyataan tersebut justru memicu kemarahan publik. Banyak warganet menilai pernyataan Presiden terkesan dingin, kering empati, dan mereduksi penderitaan rakyat menjadi sekadar angka statistik.

Akun X @PolitisiTidurr menyebutnya sebagai, "Pernyataan paling nirempati dari No 1 kita," sambil menyindir logika pemerintah yang dianggap menunggu seluruh Indonesia hancur sebelum menetapkan status bencana nasional.

"Aceh, Sumut, Sumbar itu isinya manusia, bukan angka di papan tulis," tegasnya.

Pertanyaan Soal Klaim "Situasi Terkendali"

Kritik juga datang dari akun @diaumond yang mempertanyakan klaim "terkendali" di tengah laporan korban jiwa dan wilayah yang masih terisolasi. "Ini nyawa manusia loh, kok kesannya kayak cuma angka. Satu orang aja berharga," tulisnya.

Warganet lain menggunakan analogi tajam. "Kalau satu jari dipotong, yang sakit cuma jari atau satu badan?" sindir @ZRimaNasrullah. Analogi ini diamini akun lain yang menilai negara tidak boleh menunggu skala kerusakan membesar baru bertindak.

Kritik Soal Inkonsistensi Kebijakan

Kritik turut menyoroti inkonsistensi sikap pemerintah. Akun @mintono_tri mengingatkan kasus Lapindo yang ditetapkan sebagai bencana nasional meski tanpa korban jiwa. Sementara, @AryadiPS menimpali, "Sekarang korban sudah lebih dari seribu, kok dibilang terkendali?"

Ada pula yang menilai Presiden mungkin hanya menerima laporan yang tidak lengkap dari lapangan. Akun @SaipudinHm mengklaim mendapat informasi langsung dari Aceh bahwa kondisi sebenarnya jauh lebih buruk dari pemberitaan. "Saat Presiden datang semua terlihat bagus, setelah pergi gelap lagi," tulisnya.

Gelombang kritik ini menunjukkan tuntutan publik agar pemerintah menampilkan empati yang lebih dalam dan tidak meremehkan penderitaan korban bencana, berapa pun skalanya.