Invasi AS ke Venezuela 2026: Dampak Hukum Internasional & Ancaman Invasi China ke Taiwan

Disfungsi yang sama terjadi dari sisi China terkait Taiwan. Sebagai anggota tetap, China dapat memveto upaya apa pun di PBB untuk menekannya terkait Taiwan. Pesannya jelas: dalam sistem saat ini, yang menentukan "dapat dihukum atau tidak" bukanlah beratnya pelanggaran, tetapi siapa yang memiliki kursi veto. Hak veto secara efektif menjadi asuransi impunitas bagi kekuatan besar.

Meningkatnya Peluang Invasi China ke Taiwan

Dalam atmosfer norma global yang melemah pasca-invasi Venezuela, peluang invasi China ke Taiwan terasa semakin nyata. Beijing membaca ketiadaan konsekuensi bagi AS sebagai lampu kuning untuk menguji batas-batas toleransi internasional. Status Taiwan yang secara hukum ambigu—bukan anggota PBB, namun memiliki pemerintahan de facto—memberi ruang bagi China untuk membingkai invasi sebagai "urusan domestik" dan penegakan kedaulatan.

Kesiapan militer China semakin terlihat melalui latihan besar-besaran dan simulasi blokade di Selat Taiwan. Sementara itu, kebijakan "strategic ambiguity" AS mengenai apakah akan membela Taiwan secara langsung justru menambah ketidakpastian dan risiko salah hitung. Invasi ke Taiwan bukanlah konflik biasa; ia akan mengguncang jalur perdagangan global dan rantai pasok semikonduktor dunia.

Dampak Krisis Venezuela bagi Kawasan dan Dunia

Di balik pertarungan elite, rakyat Venezuela menanggung beban terberat. Krisis kemanusiaan yang telah menyebabkan gelombang migrasi terbesar di Amerika Latin semakin parah. Invasi AS menambah lapisan ketidakpastian baru, berpotensi memicu kekerasan lanjutan dan arus pengungsi yang lebih besar ke negara tetangga seperti Kolombia dan Brasil.

Invasi ini juga membangkitkan trauma historis Amerika Latin sebagai "halaman belakang" kekuatan asing. Reaksi keras dari Kuba, serta kehadiran dan dukungan Rusia, China, dan Iran untuk Venezuela, mengubah konflik ini menjadi ajang proxy conflict antara kekuatan besar. Yang dipertaruhkan bukan lagi hanya masa depan Venezuela, melainkan kredibilitas seluruh sistem hukum dan aturan global.

Heru Wahyudi adalah Pendiri Cendikia Demokrasi Indonesia dan Akademisi Prodi Administrasi Negara Universitas Pamulang.