Indonesia Khawatir atas Keputusan AS Tarik Diri dari 66 Organisasi Internasional

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI akhirnya menyampaikan respons resmi menanggapi langkah ekstrem Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Keputusan Washington untuk menarik diri secara massal dari 66 organisasi internasional dinilai memicu kekhawatiran serius akan runtuhnya tatanan kerja sama global.

Jakarta menilai, langkah penarikan diri AS ini bukan sekadar kebijakan domestik biasa, melainkan ancaman serius yang berpotensi melumpuhkan sistem multilateralisme. Sistem ini selama puluhan tahun menjadi fondasi utama perdamaian dan stabilitas dunia.

Kemlu RI: Ancaman Nyata bagi Kerja Sama Internasional

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa Indonesia sangat prihatin melihat prospek kerja sama internasional yang kian tertekan. Menurutnya, tantangan global saat ini justru membutuhkan kolaborasi yang lebih erat, bukan isolasi.

“Kita khawatir dengan prospek makin tertekannya multilateralisme dan tantangan dunia yang berdasarkan kerja sama internasional ini,” ujar Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Indonesia, tegasnya, tetap pada posisi yang konsisten mendorong seluruh negara untuk menghormati prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Jakarta meyakini berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan, dan keamanan hanya dapat diatasi jika negara-negara tetap bersatu dan berunding.

Alasan AS: Tudingan Agenda Globalis dan Pemborosan

Langkah radikal ini diambil setelah Presiden Trump menandatangani 'Memorandum Kepresidenan' pada Rabu (7/1/2026). Gedung Putih secara terbuka menuding 66 organisasi tersebut — yang terdiri dari 31 entitas PBB dan 35 organisasi non-PBB — telah mengabaikan kepentingan nasional Amerika.

Pemerintah AS beralasan bahwa dana pembayar pajak negara itu selama ini dihabiskan untuk memajukan agenda 'globalis' yang kerap berseberangan dengan nilai-nilai nasional AS. Organisasi-organisasi internasional itu juga dituding menghamburkan dana publik tanpa memberikan dampak nyata bagi keamanan dan perekonomian Amerika Serikat.

Dampak Eksodus Massal: Dari Perjanjian Paris hingga WHO

Daftar organisasi yang ditinggalkan AS mencakup lembaga-lembaga vital dunia. Di sektor lingkungan, AS keluar dari UNFCCC, yang merupakan kerangka utama Perjanjian Paris. Di sektor kesehatan, dukungan terhadap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNFPA resmi dicabut.

Badan-badan prestisius seperti UNESCO, Dewan HAM PBB, hingga UNRWA juga termasuk dalam daftar penarikan diri. Di luar PBB, AS menarik diri dari berbagai aliansi keamanan, perdagangan, hingga kelompok riset ilmiah dan budaya seperti Organisasi Kayu Tropis Internasional.

Eksodus besar-besaran ini diprediksi akan menciptakan kekosongan pendanaan yang sangat besar, mengingat AS selama ini merupakan kontributor utama di banyak lembaga tersebut. Dunia internasional kini mempertanyakan ketahanan sistem multilateral tanpa sokongan dari negara adidaya seperti Amerika Serikat.