Indonesia Resmi Terpilih Menjadi Presiden Dewan HAM PBB untuk Tahun 2026

Jenewa – Indonesia mencatat sejarah baru dengan terpilih secara resmi sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Human Rights Council/HRC) untuk periode tahun 2026. Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, ditunjuk untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai Presiden ke-20 lembaga global tersebut.

Komitmen Indonesia pada Multilateralisme dan HAM Universal

Dalam pidato pelantikannya pada Organizational Meeting of the Human Rights Council, Sidharto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan komitmen kuat Indonesia terhadap tatanan multilateral dan perlindungan hak asasi manusia yang universal.

“Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM sejak awal. Kami secara konsisten berupaya bertindak konstruktif dan menjadi jembatan di tengah perbedaan pandangan,” ujar Sidharto.

Dasar Konstitusional dan Dukungan Kepemimpinan Nasional

Keputusan Indonesia untuk maju sebagai Presiden berakar pada mandat konstitusional UUD 1945, yang sejalan dengan Piagam PBB. Mandat ini diperkuat oleh pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Umum PBB ke-80, yang menyerukan tatanan multilateral yang inklusif.

“Kita harus berdiri untuk tatanan di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak segelintir pihak, melainkan hak semua,” tegas Sidharto mengutip pernyataan Presiden Prabowo.

Tema “Presidency for All” dan Fokus Kepemimpinan

Mengusung tema “Presidency for All”, Indonesia berfokus pada pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Sidharto berkomitmen untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari negara anggota dan non-anggota, lembaga PBB, institusi HAM nasional, hingga organisasi masyarakat sipil.

“Saya berkomitmen membangun kerja Dewan HAM yang lebih efektif, inklusif, dan dapat diakses oleh semua,” tuturnya. Komitmen ini termasuk pencegahan diskriminasi, promosi kesetaraan gender, serta peningkatan partisipasi negara kurang berkembang (LDCs) dan negara kepulauan kecil (SIDS).

Melihat Ke Depan: Peran Indonesia sebagai Penyeimbang Global

Di tengah meningkatnya polarisasi global dalam isu HAM, terpilihnya Indonesia dinilai sangat strategis. Posisi ini memperkuat rekam jejak Indonesia sebagai aktor kunci diplomasi multilateral dan bridge builder (pembangun jembatan) yang dipercaya komunitas internasional.

Indonesia juga berkomitmen melanjutkan agenda efisiensi kerja Dewan HAM, sekaligus memastikan prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam setiap pembahasan.