Proyek ini dinilai mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pembukaan lahan skala besar di area yang tidak cocok berisiko menyebabkan kerusakan ekosistem, degradasi tanah, dan konflik dengan masyarakat lokal. Kerugian ekologis ini berdampak jangka panjang dan sulit diukur secara finansial.
3. Menurunnya Kepercayaan Publik
Pelaksanaan proyek strategis dengan pola anggaran yang tidak transparan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Publik mempertanyakan apakah program ini benar-benar untuk kepentingan rakyat atau sekadar proyek ambisius yang minim evaluasi.
4. Hambatan dan Tantangan dalam Pengawasan
Penggunaan anggaran lintas tahun berpotensi menyulitkan pengawasan oleh lembaga audit seperti BPK. Penelusuran aliran dana dan penilaian kesesuaian perencanaan menjadi lebih rumit, membuka celah risiko hukum dan administrasi di masa depan.
Solusi Alternatif untuk Ketahanan Pangan
Pengamat ekonomi menilai, alih-alih memaksakan proyek besar dengan pola anggaran yang dipercepat, pemerintah seharusnya fokus pada penguatan sektor pertanian rakyat. Dukungan langsung kepada petani, perbaikan irigasi, akses pupuk, serta stabilisasi harga dinilai lebih efektif dan berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Kontroversi Lumbung Pangan ini menjadi pengingat penting bahwa proyek strategis harus dibangun dengan perencanaan matang, transparansi anggaran, dan evaluasi berkelanjutan. Tanpa itu, program besar berisiko meninggalkan kerugian multidimensi bagi negara.
Artikel Terkait
Oknum Polisi dan TNI Tuduh Penjual Es Gabus Pakai Spons, Hasil Lab Buktikan Aman
Motor Pemberian Kapolres ke Penjual Es Kue Viral Dipakai Anak untuk Ojol, Dedi Mulyadi Syok
TNI Beri Bantuan Kulkas dan Kasur ke Pedagang Es Gabus, Babinsa Pelapor Dihukum
Bentrokan TKA China vs Pekerja Lokal di Proyek IPIP Kolaka: 4 WNA Diamankan, 1 Luka Serius