Viral Motor Listrik BGN Rp56,8 Juta per Unit, Anggaran Rp3,97 Triliun Dipertanyakan

PARADAPOS.COM - Sebuah video yang memperlihatkan gudang penuh motor listrik baru masih terbungkus plastik dan berstiker Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial. Kendaraan tersebut dikaitkan dengan armada operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi yang beredar menyebutkan pengadaan hingga 70.000 unit dengan harga fantastis Rp56,8 juta per motor, sehingga total anggarannya mencapai Rp3,97 triliun. Fakta ini memicu gelombang pertanyaan publik mengenai efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran negara dalam program strategis tersebut.

Spesifikasi Mewah di Atas Roda Dua

Motor listrik yang diduga kuat merupakan model Emmo JVX GT ini bukan sekadar kendaraan listrik biasa. Tipe adventure atau trail ini dibekali spesifikasi yang cukup tinggi untuk kelasnya, antara lain tenaga puncak mencapai 7.000 watt, kecepatan maksimal 80 km/jam, dan jarak tempuh sekitar 70 km per pengisian daya. Fitur fast charging memungkinkan pengisian baterai dari 30% ke 80% hanya dalam satu jam, sementara ground clearance tinggi dan suspensi long travel dirancang untuk menghadapi medan berat.

Namun, banderol Rp56,8 juta per unitnya langsung menyulut perdebatan. Dalam pandangan banyak pengamat anggaran, harga tersebut terbilang sangat tinggi untuk sebuah motor operasional logistik. Sebagai perbandingan, dengan dana senilai itu, masyarakat bisa memperoleh dua hingga tiga unit motor matic konvensional merek ternama atau bahkan beberapa model motor listrik lokal lain yang harganya jauh lebih terjangkau.

Efisiensi Anggaran Dipertanyakan

Di tengah narasi penghematan belanja negara yang terus digaungkan, rencana pengeluaran hampir empat triliun rupiah hanya untuk kendaraan operasional ini menimbulkan tanda tanya besar. Kritik utama berpusat pada kesesuaian antara kebutuhan fungsional dan besaran biaya yang dikeluarkan.

Pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah apakah fitur adventure pada motor tersebut mutlak diperlukan untuk tugas mengantarkan makanan bergizi, atau justru menjadi pembenaran untuk anggaran yang membengkak. Kekhawatiran ini makin menguat mengingat sebelumnya Badan Gizi Nasional telah mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk pengadaan serupa pada tahun anggaran sebelumnya.

Misteri dan Tuntutan Transparansi

Hingga berita ini diturunkan, penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak berwenang masih dinanti. Beberapa poin kunci yang masih gelap antara lain skema pengadaan yang digunakan, apakah melalui tender terbuka atau penunjukan langsung, serta tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari kendaraan tersebut. Masyarakat dan pengamat kebijakan publik menuntut kejelasan agar tidak timbul persepsi adanya pemborosan atau inefisiensi.

Banyak pihak mempertanyakan alokasi prioritas dana sebesar itu. Sejumlah kalangan berargumen bahwa dana triliunan rupiah akan lebih berdampak langsung jika dialihkan untuk meningkatkan kualitas bahan pangan, memperbaiki fasilitas dapur, atau memperkuat intervensi gizi bagi anak stunting dan ibu hamil.

Dua Sisi Argumentasi

Di sisi lain, terdapat argumen yang mendukung pemilihan kendaraan dengan kemampuan khusus tersebut. Pendukung berpendapat bahwa motor trail listrik dinilai cocok untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan tertinggal (3T) yang medannya sulit. Kemampuannya menembus jalan yang buruk dianggap sebagai investasi untuk memastikan distribusi logistik tetap lancar.

Namun, kritikus menyoroti bahwa tidak semua wilayah operasional MBG memiliki medan ekstrem yang mengharuskan penggunaan kendaraan adventure. Mereka mempertanyakan apakah kebutuhan fungsional ini telah dikaji secara mendetail dan proporsional sebelum memutuskan pengadaan dalam skala masif.

Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan telah membela program MBG sebagai bentuk optimalisasi anggaran. Akan tetapi, kasus viral motor listrik ini justru memberikan perspektif lain yang memerlukan klarifikasi dan transparansi lebih lanjut dari pemerintah. Pada akhirnya, uang negara yang berasal dari rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan manfaat sebesar-besarnya untuk tujuan publik.