Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli Warisan Jokowi: Tak Efektif atau Ada Maksud Politik?

Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli Warisan Jokowi: 'Tak Efektif atau Ada Maksud Politik?'

PRESIDEN Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli warisan Presiden Joko Widodo. 

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 49 Tahun 2025.

“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian bunyi Pasal 1 dalam Perpres No. 49/2025 yang ditetapkan Prabowo pada 6 Mei 2025 tersebut.

Satgas Saber Pungli sebelumnya dibentuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat Perpres Nomor 87 Tahun 2016. 

Tujuannya memberantas praktik pungli di tingkat pusat hingga daerah.

Dalam Rakernas Satgas Saber Pungli pada 13 Desember 2022, Kepala Satgas Saber Pungli Komjen Agung Budi Maryoto mengklaim selama enam tahun terbentuk (2016-2022) pihaknya berhasil menyita uang senilai Rp22,2 miliar. 

Barang bukti tersebut disita dari hasil 59.923 operasi tangkap tangan atau OTT dengan tersangka mencapai 78.523.

Adapun alasan Prabowo membubarkan Satgas Saber Pungli karena keberadaan satuan tugas yang telah berdiri sembilan tahun itu sudah tidak efektif. Pertimbangan tersebut dituangkan dalam poin a Perpres RI Nomor 49 Tahun 2025.

“Keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sudah tidak efektif sehingga perlu membubarkan,” tulisnya.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman menilai Satgas Saber Pungli memang sejak awal menyimpan persoalan struktural.

Zaenur menyebut pungli merupakan bagian dari tindak pidana korupsi skala kecil atau petty corruption dan maladministrasi. 

Persoalan itu, kata dia, dapat ditangani oleh aparat penegak hukum, inspektorat dan Ombudsman RI jika peran serta fungsinya benar-benar berjalan.

“Jadi sebenarnya Satgas Saber Pungli ini lahir dari kegagalan sistemik dalam penanganan korupsi kecil di birokrasi,” jelas Zaenur, Kamis, 19 Juni 2025.

Oleh karena itu, Zaenur sepakat jika Prabowo kini memutuskan membubarkan Satgas Saber Pungli. Apalagi jika memang keberadaannya dinilai sudah tidak efektif.

“Kalau tidak efektif untuk apa dipertahankan,” ujarnya.

Zaenur lalu menekankan dalam menangani persoalan pungli, kunci utamanya saat ini ada di dua aktor; inspektorat kementerian/lembaga-pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, perlu revitalisasi menyeluruh terhadap inspektorat, yang selama ini kerap berada dalam posisi sulit karena di bawah pimpinan tertinggi—baik kepala daerah maupun menteri. 

Sementara aparat penegak hukum juga harus dipastikan benar-benar memberi perhatian serius terhadap kasus korupsi dalam skala kecil atau petty corruption.

“Jadi kuncinya yang pertama ada di inspektorat, kedua di aparat penegak hukum,” jelasnya.

Program Reaktif

Keputusan Prabowo membubarkan Satgas Saber Pungli warisan Jokowi mendapat dukungan dari anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta. Wayan menilai langkah tersebut tepat.

Menurut dia, banyak satuan tugas —termasuk Satgas Saber Pungli— dibentuk secara reaktif dan spontan semata untuk meredam kegaduhan publik atas isu yang sedang viral, bukan sebagai solusi jangka panjang.

“Kami sih tidak punya sangka buruk, tapi fakta menyatakan demikian,” ungkap Wayan.

Di sisi lain, Wayan turut mengkritik format kelembagaan Satgas yang dinilai tidak ideal sejak awal. 

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut salah satu kelemahan utama adalah soal sumber daya manusia atau SDM yang diambil dari aparat aktif yang masih menjabat di institusi asal. Alhasil, kinerja mereka menjadi tidak fokus.

“Sekarang kita lihat sejak zaman Jokowi itu Satgas apa yang berfungsi dan berjalan efektif?” tuturnya.

Selain mendukung pembubaran Satgas Saber Pungli, Wayan juga mendorong Prabowo turut mengevaluasi satgas-satgas lain. 

Termasuk Satgas Antimafia Tanah yang selama ini menurutnya juga tidak efektif.

Wayan khawatir banyaknya Satgas yang gagal atau tidak efektif itu akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat secara luas terhadap seluruh inisiatif pemerintah. Sekalipun, ketika kelak dibentuk Satgas yang memang benar-benar dibutuhkan dan penting.

“Kalau terlalu banyak Satgas yang tidak berfungsi, masyarakat akan menganggap semua Satgas tidak berguna. Ini preseden buruk,” ujarnya.

Hapus Bayang-Bayang Jokowi

Pendapat serupa disampaikan Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farhan. 

Ia menilai keputusan Prabowo membubarkan Satgas Saber Pungli warisan Jokowi tersebut sebagai langkah tepat, lantaran sudah tidak efektif.

Yusak juga melihat pembubaran Satgas Saber Pungli ini sebagai sinyal Prabowo hendak mengarahkan fokus pada agenda baru yang lebih terukur dan terintegrasi. 

Salah satunya melalui Satgas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara yang baru dibentuk pemerintah.

“Prabowo bisa fokus untuk memperkuat Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara yang baru dibentuk dan mempercepat upaya-upaya reformasi fiskal,” ujar Yusak.

Di sisi lain, Yusak menyebut di balik pembubaran Satgas Saber Pungli, Prabowo tidak hanya sedang mempreteli regulasi warisan Jokowi. 

Tetapi juga mulai mengamputasi ‘orang-orang’ Jokowi di kabinet atau lingkaran pemerintahan.

Apa yang dilakukan Prabowo mengganti ‘pemain’ dan ‘aturan’ itu, kata Yusak, hal yang wajar.

Prabowo sebagai penguasa sedang menata ulang agar jangkar-jangkar kekuasaannya bisa terdistribusi secara optimal.

“Pelan tapi pasti, prabowo sedang berupaya keluar dari bayang-bayang Jokowi,” ungkapnya.

Yusak menyebut untuk menghindari gesekan terbuka, Prabowo hingga saat ini memang sengaja tidak mengambil jalan frontal melalui reshuffle. 

Tetapi mengambil jalan yang lebih halus dengan mengamputasi kekuatan dan kekuasaan orang-orang Jokowi di Kabinet Merah Putih seperti Erick Tohir, Bahlil Lahadalia, Tito Karnavian, dan Budie Arie.

“Jalan amputasi itu bisa dengan cara membuat regulasi baru yang memungkinkan Prabowo bisa lebih powerfull mengendalikan kekuasaan,” pungkasnya.

Sumber: Suara