Bobby Nasution Dalam Pusaran Korupsi

'Bobby Nasution Dalam Pusaran Korupsi'

Oleh: Erizal

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution disorot lagi. Bukan soal 4 pulau di wilayah Aceh yang tiba-tiba saja dimasukkan menjadi wilayah Sumatera Utara, tapi soal korupsi. 

Soal 4 pulau di wilayah Aceh itu sudah selesai. Presiden Prabowo langsung yang turun tangan. Bobby Nasution yang sempat terlihat bermanuver, tapi hanya menerpa ruang hampa. 

Soal kasus korupsi ini, Bobby belum cepat merespon seperti kasus 4 pulau di Aceh itu. Ini tak main-main. 

Sebab, OTT KPK ini pejabat satu tingkat di bawahnya. Kepala Dinas PUPR berinisial TOP. Pernah pula menjabat Sekda Kota Medan, sebelumnya.

Bobby Nasution pasti sudah belajar dari kasus 4 pulau di Aceh, khususnya dalam berhadapan dengan media. 

Media selalu lebih dulu beberapa langkah dari peristiwa itu sendiri. 

Bobby tak akan blunder lagi seperti secara sengaja justru memposting video yang menyerang diri dan keluarganya dengan harapan mendapat dukungan publik. 

Kasus 4 pulau di Aceh itu memang tak berkaitan langsung dengan dirinya. 

Tapi kalau kasus OTT KPK ini pasti, berkaitan langsung dengan dirinya, karena yang ditangkap KPK itu pejabat yang sangat dekat dengan dirinya. Malah saat ia masih menjabat Walikota Medan.

KPK sudah pula mengatakan tak ada pengecualian atau pandang bulu. Siapa pun yang terkait pasti akan diusut. 

KPK memang harus mengatakan hal itu, karena publik belum pulih kepercayaannya terhadap KPK, usai kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dituduh bermuatan politis, karena seperti sengaja ditarget. 

Pimpinan KPK dianggap masih orang-orang dari era lama. Ditanam khusus untuk mengamankan orang-orang dari era lama juga. 

KPK mengatakan sudah berkerja sama dengan PPATK, melacak ke mana saja aliran dana korupsi pada proyek pembangunan jalan itu. Kasus ini, terlalu berani.

Di tengah usaha pemerintahan Prabowo memberantas tindak pidana korupsi, kasus OTT Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara bersama 4 orang lainnya ini, seperti tak ada takutnya. Mungkin saat Presiden Prabowo pidato soal korupsi, ia malah mencibir. 

Seperti ada orang kuat yang sedang membekingnya. Bayangkan, baru 4 bulan menjabat Kepala Dinas PUPR, ia langsung tancap gas. 

Berarti, besar kemungkinan, ia seorang pemain yang terlatih. Dalam celah sempit pun, dia bisa menyelinap masuk. 

Nilai proyeknya 231,8 miliar. Kecil memang, jika dibanding Kejaksaan yang menyikat koruptor triliunan.

Untung Luhut Binsar Panjaitan tak lagi menjadi menteri seperti di Pemerintahan Jokowi. Kalau masih menteri, OTT KPK ini bisa dianggap, Kampungan. 

Sudah uang yang diperagakan hanya 200-an juta saja, proyek yang disasar pembangunan jalan di perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Seperti tak ada kerjaan lain saja KPK ini, bisa dianggap mengganggu investasi pula. 

Tapi karena ini menyangkut provinsi yang gubernurnya menantu Jokowi, tentu pernyataan yang menyudutkan KPK harus ditimbang betul. 

KPK justru sedang didorong berani agar tak berhenti pada mereka yang di OTT saja.

Mereka yang tahu persis relasi antara Kepala Dinas dan Kepala Daerah, pasti tahu sama tahu saja ke mana saja uang hasil korupsi itu mengalir. 

Sulit mengatakan hanya berhenti pada diri seorang Kepala Dinas saja. Sebab, Kepala Dinas itu bukanlah jabatan karir biasa. 

Ia adalah jabatan politis di mana Kepala Daerah dominan sebagai penentu. 

Umumnya, posisi Kepala Dinas itu diisi oleh mereka, yang meskipun ASN, tapi berperan layaknya seorang tim sukses. 

Kalau ASN-ASN biasa saja, tak mungkin bisa duduk di posisi itu. Posisi itu tak diduduki secara gratis. Semua kepala daerah, tahu persis hal itu.

Berbeda dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Menteri PU Doddy Hanggodo langsung bereaksi atas OTT KPK ini. Ia akan memecat anak buahnya yang terlibat. 

Sebab satu dari lima yang ditangkap KPK adalah Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, yang merangkap pejabat pembuat komitmen. Awalnya orang merasa aneh, kok Menteri PU pula yang bereaksi memecat anak buahnya. 

Bukankah Kepala Dinas PUPR adalah anak buahnya Gubernur. Ternyata ada ASN lain berinisial RES yang diduga ASN pusat. 

Menteri PU menganggap OTT KPK ini tamparan keras bagi dirinya di tengah perang terhadap korupsi, sedang gencar disuarakan Presiden.

Tak seperti dulu, kerja KPK akan dibanding-bandingkan dengan Kejaksaan. 

Kejaksaan baru saja mencekal, mantan Mendikbud Nadim Makarim. Apakah KPK akan bisa seberani Kejaksaan? KPK benar-benar sedang diuji. 

Kebetulan, kasus Hasto Kristiyanto sudah hampir sampai di ujung. Kasus OTT di Sumatera Utara ini, akan disorot tajam persis seperti kasus Hasto. 

Sedikit saja KPK terlihat berbelok, maka tuduhan terhadap kasus Hasto bisa jadi menjadi pembenaran. Tentu tak harus dipaksakan pula, kalau memang tak ditemukan bukti. 

Apakah KPK terlanjur masuk dalam kasus OTT ini atau memang sengaja masuk? Waktu akan menjawabnya. ***