Ribuan Siswa Keracunan Program Makan Bergizi Gratis, Benarkah Ada Sabotase Untuk Gagalkan Janji Prabowo?

PARADAPOS.COM - Tragedi keracunan massal yang menimpa ribuan siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam publik.

Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu disebut-sebut bukan hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga diduga kuat menjadi sasaran sabotase.

Dugaan ini mencuat setelah berbagai fakta di lapangan memperlihatkan ketidakteraturan pelaksanaan di sejumlah daerah.

Sejak diluncurkan, program MBG digadang-gadang menjadi salah satu ikon pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tujuannya mulia: memastikan anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang layak agar tumbuh sehat dan cerdas.

Namun, kasus keracunan di beberapa daerah langsung memunculkan tanda tanya besar mengenai keamanan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan.

Pengamat politik Efriza dari Citra Institute menegaskan bahwa dugaan sabotase tidak boleh dianggap sepele.

Ia meminta pemerintah segera melakukan investigasi mendalam, mengingat MBG adalah program strategis yang sangat berkaitan dengan citra Presiden Prabowo.

“Evaluasi penting dilakukan, agar juga bisa memproses berbagai isu yang terjadi, termasuk adanya pernyataan upaya sabotase,” ujar Efriza, Sabtu, 27 September 2025.

Meski begitu, Efriza mengingatkan bahwa masalah dalam MBG tidak sepenuhnya bisa disandarkan pada isu sabotase.

Ia menilai ada kelemahan mendasar dalam pelaksanaan program, terutama terkait standarisasi makanan, distribusi bahan, hingga pengawasan di lapangan.

“Faktanya, MBG memang karut-marut sehingga desakan untuk menghentikan program ini sangat tinggi,” tambahnya.

Evaluasi Menyeluruh Jadi Kunci

Desakan evaluasi total program MBG semakin nyaring terdengar. 

Apalagi, publik menilai kejadian keracunan anak sekolah tidak hanya mencoreng nama pemerintah, tetapi juga bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap program sosial lainnya.

Efriza menekankan, Presiden Prabowo harus segera melakukan langkah tegas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara utama. 

Tanpa perbaikan serius, program MBG dikhawatirkan menjadi “noda hitam” dalam catatan awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kalau tidak segera dievaluasi, MBG bisa menjadi catatan buruk dari janji program yang digembar-gemborkan sejak kampanye,” jelasnya.

Di media sosial, banyak orang tua menyuarakan kekhawatiran. 

Sebagian berharap program tetap berjalan karena manfaatnya besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Namun, tidak sedikit pula yang mendesak agar program dihentikan sementara sampai sistem keamanan pangan benar-benar terjamin.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa MBG berada di persimpangan: antara mimpi besar peningkatan gizi anak bangsa dan realita di lapangan yang masih penuh tantangan.

Bandung sebagai salah satu daerah percontohan MBG juga tak luput dari kritik.

Beberapa sekolah melaporkan keterlambatan distribusi makanan, sementara kualitas menu masih dipertanyakan. 

Hal ini menambah daftar panjang masalah teknis yang harus segera dibenahi pemerintah.

Jika evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan, MBG masih berpeluang menjadi salah satu warisan penting pemerintahan baru.

Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, kasus keracunan ini bisa menggerus legitimasi dan kepercayaan publik sejak awal kepemimpinan.

Tragedi keracunan MBG seharusnya menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk berbenah dan memperkuat sistem pengawasan.

Dengan keterlibatan ahli gizi, tenaga kesehatan, hingga partisipasi masyarakat, program ini masih bisa diselamatkan.

Masyarakat pada dasarnya mendukung niat baik pemerintah.

Yang dibutuhkan kini adalah transparansi, kecepatan respons, dan jaminan keamanan pangan agar MBG benar-benar menjadi program yang membanggakan, bukan justru menjadi beban politik.

Ke depan, Prabowo perlu membuktikan bahwa janji kampanye tidak berhenti pada slogan, melainkan diwujudkan dengan implementasi yang tepat, aman, dan berpihak pada anak-anak Indonesia.

Sumber: HukamaNews