PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan perbedaan harga barang-barang subsidi yang selisihnya selama ini ditanggung pemerintah, mulai dari Pertalite hingga LPG 3 kg untuk realisasi tahun anggaran 2024. Pemberian subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan fiskal agar masyarakat bisa menikmati harga energi lebih murah.
Untuk Pertalite, harga keekonomian seharusnya Rp 11.700 per liter. Namun, masyarakat hanya membayar Rp 10.000 per liter.
"Sehingga APBN harus menanggung Rp 1.700 atau 15 persen melalui kompensasi," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9).
Pada 2024, realisasi subsidi Pertalite tercatat Rp 56,1 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 157,4 juta kendaraan.
Subsidi lebih besar terlihat pada Solar. Dari harga keekonomian Rp 11.950 per liter, masyarakat hanya membayar Rp 6.800 per liter. Selisih Rp 5.150 atau 43 persen ditanggung APBN. Realisasi 2024 mencapai Rp 89,7 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4 juta kendaraan.
Untuk minyak tanah, harga keekonomian mencapai Rp 11.150 per liter, sedangkan masyarakat cukup membayar Rp 2.500 per liter. Subsidi yang ditanggung APBN mencapai Rp 8.650 atau 78 persen. Total realisasi 2024 sebesar Rp 4,5 triliun dengan penerima manfaat 1,8 juta rumah tangga.
Pemerintah Tanggung 70 Persen Harga LPG dan Listrik Subsidi
Pada LPG 3 kilogram, subsidi bahkan lebih tinggi, yakni 70 persen. Harga keekonomian Rp 42.750 per tabung, namun masyarakat hanya membayar Rp 12.750. Dengan demikian, APBN menanggung Rp 30.000 per tabung. Realisasi subsidi pada 2024 mencapai Rp 80,2 triliun dengan 41,5 juta pelanggan penerima manfaat.
"Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70 persen dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah," jelasnya.
Di sektor kelistrikan, untuk rumah tangga 900 VA bersubsidi, masyarakat hanya membayar Rp600/kWh dari harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Selisih Rp 1.200 atau 67 persen ditanggung melalui subsidi dengan realisasi Rp 156,4 triliun pada 2024 dan penerima manfaat 40,3 juta pelanggan.
Adapun untuk listrik rumah tangga 900 VA non-subsidi, masyarakat membayar Rp 1.400/kWh dari harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Selisih Rp 400 atau 22 persen ditanggung melalui kompensasi, dengan realisasi Rp 47,4 triliun pada 2024 dan penerima manfaat 50,6 juta pelanggan.
Subsidi juga diberikan pada pupuk. Untuk pupuk Urea, harga keekonomian Rp 5.558/kg, sedangkan petani hanya membayar Rp 2.250/kg. Selisih Rp3.308 atau 59 persen ditanggung APBN dengan realisasi Rp 47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk.
Sementara pupuk NPK memiliki harga keekonomian Rp 10.791/kg, dan masyarakat hanya membayar Rp 2.300/kg. Artinya, subsidi yang ditanggung mencapai Rp 8.491 atau 78 persen per kilogram.
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal agar tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Purbaya.
Namun, ia mengakui berdasarkan data Susenas, masyarakat sangat mampu masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi ini. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya melakukan perbaikan agar subsidi benar-benar lebih tepat sasaran.
“Ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan berkeadilan,” terangnya.
Sumber: kumparan
Artikel Terkait
Heboh! Perwira Polres Rohul Digerebek saat Indehoi dengan Istri Rekannya
20 Siswa SDN di Pasar Rebo Keracunan MBG
Asrama Polisi Rohul Heboh, Oknum Perwira Ketangkep Basah Lagi Indehoi dengan Istri Sesama Polisi
Sindir Gibran? Dosen IPB Kuliti Kampus Abal-Abal Luar Negeri: Siapapun Diterima Asal Bayar!