Ubed mendukung pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, hal ini sesuai dengan kesepakatan awal proyek yang bersifat bisnis to bisnis antara perusahaan China dengan BUMN Indonesia melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
"Dari situ sebetulnya logikanya adalah memang ini urusan lembaga bisnis antar negara, bukan negara dengan negara. Karena itu hubungan dengan BUMN, maka BUMN yang harus menanggung perkara utang yang ratusan triliun itu," jelas Ubed.
Tanggung Jawab Ada di Tangan Danareksa
Ubed menyimpulkan bahwa solusi rasional untuk masalah ini berada di tangan Danareksa sebagai induk BUMN. Mengingat BUMN sudah berada dalam kendali Danareksa, maka lembaga inilah yang memiliki kewajiban menyelesaikan persoalan utang Whoosh.
"Nah karena BUMN ini sudah dijadikan satu dalam kendali Danareksa, maka sebetulnya Danareksa ini punya kewajiban itu menyelesaikan perkara itu. Jadi saya kira ya rasional lah, kalau Purbaya mengatakan itu," pungkasnya.
Artikel Terkait
UGM Klarifikasi AI LISA Sebut Jokowi Bukan Alumni: Penyebab dan Faktanya
Bobby Nasution Tuai Kritik Netizen: Bantuan Mi Instan via Helikopter TNI ke Korban Tapteng
Stok BBM Kosong 5 Hari di Sumut, Bahlil Dibilang Warga: Disini Kosong, Pak!
Gaji TKA China di IMIP Rp18 Juta: Fakta Tukang Sapu Digaji Tinggi & Kontroversi Ketimpangan