Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan berbagai moda transportasi massal, seperti Kereta Cepat Whoosh, LRT, MRT, dan Kereta Bandara, merupakan investasi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Menurutnya, fokus utama bukanlah mencari keuntungan finansial, melainkan keuntungan sosial dan pengurangan emisi karbon.
Kerugian Negara Akibat Kemacetan Mencapai Rp100 Triliun
Jokowi mengungkapkan bahwa kemacetan yang telah berlangsung puluhan tahun menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Di Jakarta saja, kerugian diperkirakan mencapai Rp 65 triliun per tahun. Sementara, jika mencakup wilayah Jabodetabek dan Bandung, angkanya melonjak menjadi lebih dari Rp 100 triliun per tahun.
Fokus pada Keuntungan Sosial, Bukan Laba
Prinsip dasar dari transportasi massal, menurut Jokowi, adalah sebagai layanan publik. Keberhasilan proyek ini tidak diukur dari laba rugi finansial, tetapi dari social return on investment, yang mencakup:
- Pengurangan emisi karbon.
- Peningkatan produktivitas masyarakat.
- Berkurangnya polusi udara.
- Waktu tempuh yang lebih cepat.
Subsidi yang diberikan kepada transportasi umum, seperti subsidi Rp 800 miliar per tahun untuk MRT dari Pemprov DKI, disebutnya sebagai bentuk investasi, bukan kerugian.
Dampak Positif dan Perubahan Perilaku
Jokowi mengakui bahwa mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukanlah hal mudah. Namun, sejauh ini sudah ada kemajuan signifikan. MRT telah mengangkut 171 juta penumpang, sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani 12 juta penumpang sejak beroperasi.
Keberadaan Whoosh juga telah memicu dampak ekonomi berlapis, seperti:
- Menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
- Menggerakkan usaha UMKM di sekitar stasiun.
- Meningkatkan sektor pariwisata.
- Menaikkan nilai properti di Bandung.
Subsidi Transportasi Umum adalah Praktik Global
Jokowi membenarkan bahwa pemberian subsidi untuk transportasi umum adalah hal yang wajar dan dilakukan oleh banyak negara maju. Sebagai perbandingan, sistem metro di Paris dan London Underground mendapatkan subsidi yang hampir mencapai 50% dari biaya operasionalnya.
Proyeksi Kerugian yang Mengecil
Presiden optimis bahwa kerugian negara akibat kemacetan akan semakin mengecil seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum. Dia memproyeksikan penurunan signifikan akan terlihat dalam kurun waktu enam tahun ke depan, seiring dengan perubahan kebiasaan masyarakat.
Soal Biaya Operasional Whoosh yang Tidak Ditanggung APBN
Ketika ditanya secara spesifik mengenai polemik kerugian operasional Kereta Cepat Whoosh yang tidak ditanggung oleh APBN, Jokowi memilih untuk tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah.
Sumber: Tribunnews.com
Artikel Terkait
Video Viral Ibu Tiri vs Anak Tiri Picu Perdebatan Norma di Media Sosial
Pemuda Tewas Dibunuh di Kamar Penginapan Medan, Jenazah Dibuang ke Sungai
Polisi Usut Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS, DPR Desak Penanganan sebagai Percobaan Pembunuhan
Menteri Keuangan Buka Opsi Naikkan Batas Defisit APBN di Atas 3 Persen