Peran Besar Jokowi dalam Terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketum Golkar
Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menyimpan fakta politik menarik. Pengamat politik Rofik mengungkapkan peran kunci Presiden Joko Widodo dalam proses terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar.
Munas Golkar 2024 dan Pergantian Ketum
Menurut analisis Rofik, Munas Golkar pada Agustus 2024 menjadi momen penentu dimana pengaruh Jokowi sebagai penguasa berhasil menggeser posisi Airlangga Hartarto. Proses ini berjalan dengan pengunduran diri Airlangga dari kursi ketum.
"Airlangga saat itu tampak gusar dan mengumpulkan semua 38 Ketua DPD I Golkar se-Indonesia di Bali untuk menolak Munas Golkar," jelas Rofik dalam keterangannya, Rabu, 29 Oktober 2025.
Alasan Strategis di Balik Pilihan Bahlil
Rofik menilai eskalasi politik yang berubah membuat Jokowi menganggap Airlangga sebagai ancaman. Kekhawatiran utama adalah kemampuan Airlangga dalam mengawal Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden ke depannya.
Dua nama sempat menguat sebagai calon ketum: Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia. Namun, kekuasaan lebih memilih Bahlil yang akhirnya terpilih secara aklamasi tanpa pertarungan.
Pernyataan Kontroversial Bahlil tentang "Raja Jawa"
Salah satu momen paling menggemparkan adalah pernyataan Bahlil saat pidato visi-misinya. Dia memperingatkan kader Golkar untuk tidak main-main dengan sosok yang disebutnya "Raja Jawa".
"Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu saja jangan coba-coba main dengan barang ini. Waduh ngeri-ngeri sedap barang ini," tegas Bahlil dalam Munas Golkar di Jakarta Convention Center, 21 Agustus 2024.
Meski tidak menjelaskan secara spesifik, pernyataan ini semakin menguatkan analisis tentang adanya pengaruh kuat dari kekuasaan dalam proses suksesi kepemimpinan Partai Golkar.
Artikel Terkait
Video Viral Ibu Tiri vs Anak Tiri Picu Perdebatan Norma di Media Sosial
Pemuda Tewas Dibunuh di Kamar Penginapan Medan, Jenazah Dibuang ke Sungai
Polisi Usut Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS, DPR Desak Penanganan sebagai Percobaan Pembunuhan
Menteri Keuangan Buka Opsi Naikkan Batas Defisit APBN di Atas 3 Persen