PARADAPOS.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi terhadap fasilitas Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia (PPPI) di Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah, setelah melakukan kunjungan kerja. Dalam peninjauannya, Menpora menyaksikan langsung sembilan venue olahraga yang telah rampung pada tahap pertama pembangunan, beserta wisma atlet berkapasitas 280 orang. Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penuh persiapan atlet disabilitas Indonesia menghadapi ajang Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang.
Fasilitas Kelas Internasional di Karanganyar
Dengan latar belakang lahan seluas lebih dari 80 ribu meter persegi, Erick Thohir menelusuri berbagai arena olahraga yang tersedia. Venue yang sudah beroperasi mencakup cabang seperti sepak bola cerebral palsy, para atletik, renang, menembak, boccia, tenis meja, angkat berat, bulu tangkis, dan judo. Tak ketinggalan, laboratorium sport science juga telah berdiri untuk mendukung pendekatan latihan berbasis ilmu pengetahuan. Keberadaan wisma atlet dengan 138 kamar dan dining hall berkapasitas 400 orang semakin melengkapi kompleks pelatihan bertaraf internasional ini.
Keragaman dan kelengkapan fasilitas itu membuat Menpora merasa terkesan. Ia menilai pusat pelatihan ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mendukung prestasi olahraga disabilitas tanpa diskriminasi.
"Sekarang saya menyaksikan sendiri, ini fasilitas yang luar biasa. Tadi saya dengar ini adalah yang terbaik dan pertama di Asia Tenggara. Artinya, dengan kerja keras NPC Indonesia, para ofisial, pelatih dan atlet, pemerintah membuktikan hadir. Pemerintah tentu tidak membedakan yang namanya dukungan fasilitas terhadap seluruh kegiatan NPC," jelas Erick dalam keterangan tertulis, Sabtu (14 Februari 2026).
Rencana Penyelesaian dan Keberlanjutan
Di balik kepuasan atas tahap pertama, perhatian juga tertuju pada kelanjutan proyek. Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, untuk membahas pembangunan tahap kedua. Tujuannya jelas: melengkapi seluruh fasilitas yang telah diproyeksikan sejak awal.
"Tahap satu sudah berjalan dengan baik. Untuk tahap kedua akan coba kita pikirkan untuk bagaimana bisa diselesaikan agar fasilitas ini terlengkapi," tuturnya.
Lebih dari sekadar pembangunan, Menpora juga memikirkan aspek keberlanjutan. Ia menekankan pentingnya perawatan jangka panjang agar kualitas fasilitas tidak menurun. Untuk itu, diperlukan terobosan dalam mekanisme administrasi dan kemungkinan kolaborasi dengan pihak swasta.
"Insya Allah dari Kemenpora juga akan bantu untuk biaya perawatan dengan sistem hibah. Semoga ini nanti bisa berjalan dan aset yang terbaik dan pertama di Asia Tenggara bisa terus menjadi yang terbaik," ungkapnya.
Fokus Menuju Asian Para Games 2026
Keberadaan PPPI Delingan memiliki konteks yang mendesak, yakni persiapan menuju Asian Para Games 2026 di Nagoya. Ajang ini menjadi tantangan besar setelah kesuksesan gemilang kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2025 dengan perolehan 135 emas. Saat ini, sekitar 150 atlet dari Pelatnas dan SKODI secara rutin dikirim untuk mengumpulkan poin kualifikasi melalui berbagai turnamen.
Namun, jalan menuju Nagoya tidak tanpa rintangan. Cabang para catur, yang menjadi penyumbang medali utama (10 emas) di Asian Para Games 2022 Hangzhou, tidak akan dipertandingkan pada edisi kali ini. Padahal, andil para atlet catur itulah yang dahulu mengantarkan Indonesia finis di posisi lima besar klasemen akhir. Hilangnya cabang andalan ini tentu menjadi tantangan tersendiri, yang membuat peran fasilitas pelatihan yang komprehensif seperti PPPI Delingan menjadi semakin krusial untuk mencetak prestasi dari cabang olahraga lainnya.
Artikel Terkait
Pejabat Rusia Tegaskan BRICS Fokus pada Ekonomi, Bukan Aliansi Militer
Polri Distribusikan 22 Kontainer Bantuan untuk Korban Bencana di Tiga Provinsi Sumatera
Skotlandia Hadapi Luka Lama Lawan Maroko di Piala Dunia 2026
Kapolri Apresiasi Ribuan Banser yang Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden