Pemerintah Kaji Larangan Ekspor Timah Mentah, Lanjutkan Strategi Hilirisasi

PARADAPOS.COM - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tengah mengkaji rencana penghentian ekspor sejumlah komoditas mentah, dengan timah masuk dalam daftar potensial. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempercepat hilirisasi industri, mendongkrak nilai tambah ekonomi dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen ini dengan merujuk pada keberhasilan kebijakan serupa di sektor nikel beberapa tahun lalu.

Dari Bahan Mentah ke Produk Olahan

Dalam berbagai kesempatan, Bahlil secara konsisten menyuarakan perlunya pergeseran paradigma ekonomi. Alih-alih terus mengekspor sumber daya alam dalam bentuk mentah, pemerintah mendorong agar pengolahan dan industrialisasi dilakukan di dalam negeri. Hal ini diyakini sebagai motor penggerak pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan merata.

Menteri Bahlil menegaskan, "Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri."

Pelajaran dari Kesuksesan Hilirisasi Nikel

Kebijakan ini bukan tanpa preseden. Pemerintah kerap menjadikan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan beberapa tahun silam sebagai bukti empiris keberhasilan strategi hilirisasi. Data yang dirilis menunjukkan peningkatan nilai ekspor yang sangat signifikan, mengubah drastis kontribusi sektor tersebut terhadap devisa negara.

Bahlil menjelaskan lebih rinci, "Total ekspor nikel kita tahun 2018-2019 itu hanya USD3,3 miliar. Dan kemudian begitu kita melarang ekspor, di 2024 itu total ekspor kita sudah mencapai USD34 miliar. 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan."

Proyek Prioritas dan Undangan untuk Investor Domestik

Untuk merealisasikan ambisi ini, pemerintah telah menetapkan puluhan proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional pada tahun ini, dengan nilai investasi yang sangat besar. Proyek-proyek strategis ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pengolahan mineral hingga energi.

Yang menarik, dalam implementasinya, pemerintah secara aktif mengajak pelaku usaha dan perbankan dalam negeri untuk berperan lebih besar. Undangan ini dimaksudkan agar nilai tambah dari industri hilir tidak hanya dinikmati oleh investor asing, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi domestik.

“Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri,” pungkas Bahlil.

Proyeksi Jangka Panjang yang Ambisius

Peta jalan hilirisasi dirancang dengan visi hingga tahun 2040. Dalam kerangka waktu tersebut, program ini diproyeksikan mampu menarik investasi ratusan miliar dolar AS. Dampak ekonominya pun diperkirakan sangat besar, mulai dari peningkatan nilai ekspor, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto, hingga penciptaan jutaan lapangan kerja baru.

Dengan langkah-langkah konkret dan pembelajaran dari kebijakan sebelumnya, pemerintah tampaknya serius menjadikan hilirisasi sebagai fondasi transformasi ekonomi Indonesia ke depan. Kajian terhadap komoditas seperti timah menjadi sinyal bahwa agenda ini akan terus diperluas ke sektor-sektor strategis lainnya.