Kemensos Salurkan Bansos Rp1,8 Triliun untuk Korban Banjir di Tiga Provinsi

PARADAPOS.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) telah memulai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) reguler untuk periode triwulan pertama tahun 2026. Bantuan yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako ini menyasar lebih dari 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tiga provinsi yang terdampak banjir, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan penyaluran telah berjalan sejak awal Februari dengan anggaran mencapai Rp1,8 triliun lebih.

Penyaluran Bansos Reguler dan Pascabencana

Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan di wilayah terdampak. Selain bantuan reguler, Kemensos juga secara paralel menyalurkan bantuan pascabencana yang bersifat lebih komprehensif. Bantuan ini tidak hanya berupa dukungan logistik dan dapur umum, tetapi juga mencakup program rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti santunan, jaminan hidup, isian hunian, serta pemulihan ekonomi.

Menteri Sosial Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran untuk beberapa komponen bantuan pascabencana telah dimulai. "Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, isian hunian, serta jaminan hidup, dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial," ungkapnya. Ia menambahkan, langkah ini mengikuti kerangka penyaluran yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Mekanisme Verifikasi yang Ketat

Untuk meminimalisasi potensi ketidaktepatan data, Kemensos menerapkan mekanisme verifikasi berlapis. Proses ini diawali dengan menggunakan data dari BNPB sebagai rujukan awal. Selanjutnya, penetapan data penerima secara spesifik (By Name By Address/BNBA) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat.

Data yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Walikota tersebut kemudian harus mendapatkan persetujuan bersama, ditandatangani oleh Kapolres, Kajari, dan Dandim di wilayah tersebut. Setelah melalui proses validasi dan persetujuan akhir oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, barulah Kemensos dapat menyalurkan bantuan sesuai skema yang berlaku.

Kolaborasi dan Pendampingan di Lapangan

Keberhasilan penyaluran bantuan tidak hanya bergantung pada prosedur administratif, tetapi juga pada pendampingan di tingkat akar rumput. Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. "Bersama Pemda, penyalur, serta teman-teman dari Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna, dan pilar-pilar sosial lainnya, kami melakukan verifikasi data, monitoring, dan pelaporan," jelasnya.

Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak, sekaligus memantau dampaknya secara langsung di komunitas. Hingga saat ini, proses validasi telah menunjukkan progres dengan 29 dari 53 kabupaten/kota terdampak di Sumatera dinyatakan siap menerima bantuan.

Anggaran dan Kelanjutan Program

Dari sisi pendanaan, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang signifikan untuk mendukung program bantuan sosial ini secara keseluruhan. Gus Ipul melaporkan bahwa kebutuhan diperkirakan melebihi Rp2 triliun. "Sebanyak Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus dan Direktif Presiden," tuturnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani dampak bencana secara berkelanjutan, tidak hanya pada fase tanggap darurat tetapi juga pada proses pemulihan jangka panjang masyarakat. Ke depan, asistensi dan monitoring di lapangan akan terus diintensifkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap rupiah bantuan yang disalurkan.