Mantan Dubes Kritik Board of Peace Trump: Tak Ada Peta Jalan Kemerdekaan Palestina

PARADAPOS.COM - Mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Ikrar Nusa Bhakti, menyampaikan kritik tajam terhadap Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam analisisnya di televisi nasional, mantan diplomat ini mempertanyakan komitmen nyata forum tersebut terhadap kemerdekaan Palestina, menyoroti absennya peta jalan politik dan pengakuan atas situasi di Gaza.

Kekhawatiran dari Sudut Pandang Diplomasi

Ikrar Nusa Bhakti, dengan latar belakang panjangnya di dunia diplomasi, melihat celah serius dalam konsep Board of Peace. Ia menilai keikutsertaan Indonesia, yang diwakili Presiden Prabowo Subianto, dalam forum itu tidak serta merta mencerminkan suara politik Palestina yang sesungguhnya. Pertemuan perdana BoP di Washington, menurut pengamatannya, justru mengabaikan elemen-elemen kunci yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat internasional yang peduli terhadap konflik tersebut.

Dua poin utama yang ia soroti adalah ketiadaan garis waktu menuju kemerdekaan Palestina dan tidak diakuinya secara gamblang praktik penjajahan serta genosida yang dialami rakyat Palestina. Dari kacamata hukum internasional dan diplomasi, hal ini dinilainya bermasalah. Rekonstruksi Gaza, yang menjadi salah satu bahasan, berisiko dilakukan tanpa mengakui status wilayah tersebut sebagai bagian dari Palestina.

Pertanyaan Kritis tentang Rekonstruksi Gaza

Kekhawatiran itu kemudian dituangkan dalam serangkaian pertanyaan kritis yang disampaikan Ikrar dalam sebuah dialog di televisi. Dengan nada yang tegas namun terukur, ia membeberkan keraguan yang mungkin juga hinggap di benak banyak pengamat.

"Adakah dalam BoP itu roadmap untuk kemerdekaan Palestina? Nggak ada, itu yang kemudian kita khawatirkan. Kalau dikatakan KSAD bahwa nanti yang kita kirim tentara untuk zeni, pertanyaan saya, dia mau bangun di mana?" tutur Ikrar.

"Buat saya, Gaza itu tanah masyarakat Palestina, bukan tanah Israel, bukan tanah (Jared) Kushner, anak mantu Trump. Katanya Trump, nanti kita sediakan anggaran 70 miliar USD, where's the money come from? Dan itu juga tanah siapa mau dia bangun seenaknya?," imbuhnya dengan skeptis.

Soal Legitimasi Perwakilan Palestina

Kritik lain yang dilontarkan menyangkut komposisi keanggotaan BoP. Ikrar menanggapi pernyataan pejabat Istana yang menyebutkan adanya perwakilan Palestina dalam komite. Menurut analisisnya, kehadiran pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut tidak serta merta dapat disamakan dengan representasi politik yang sah.

Ia menegaskan bahwa komite dalam BoP tidak mewakili Otoritas Palestina, yang hingga saat ini diakui sebagai representasi politik resmi negara Palestina di panggung global. Tanpa keterlibatan otoritas yang sah, setiap kesepakatan atau rencana yang dihasilkan berpotensi kehilangan legitimasi di mata rakyat Palestina sendiri.

Pandangan dari mantan diplomat senior ini menyiratkan kompleksitas isu Palestina yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis dan proyek pembangunan. Ia mengingatkan pentingnya landasan politik yang jelas dan adil sebagai prasyarat perdamaian yang berkelanjutan.