Kapolri Perintahkan Tes Urine Serentak untuk Seluruh Personel Polri

PARADAPOS.COM - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan pelaksanaan tes urine serentak bagi seluruh personel Polri di Indonesia. Instruksi tegas yang dikeluarkan pada Jumat (20/2/2026) ini merupakan respons atas masih ditemukannya oknum anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Kebijakan ini bertujuan membersihkan barisan dan menjaga integritas institusi penegak hukum di mata publik.

Pengawasan Berlapis untuk Hasil yang Akuntabel

Pelaksanaan tes akan menjangkau semua tingkatan, mulai dari Markas Besar (Mabes) Polri, Kepolisian Daerah (Polda), hingga satuan terdepan di kewilayahan. Untuk memastikan proses berjalan objektif, pengawasan akan dilakukan secara berlapis. Tidak hanya mengandalkan fungsi internal, Polri juga akan melibatkan pengawasan dari pihak eksternal. Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk transparansi dan menghindari praktik yang sekadar formalitas belaka.

Pesan Keras Kapolri: Nol Toleransi

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, pesan dari pimpinan terasa jelas dan tanpa kompromi. Kebijakan ini adalah bentuk tindakan preventif yang harus dilaksanakan secara konsisten, bukan kegiatan insidental.

“Instruksi Kapolri ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat narkoba,” tegas Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta.

Langkah ini dimaknai sebagai upaya mendasar untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Bagaimanapun, aparat penegak hukum harus menjadi contoh terdepan dalam perang melawan narkotika. Jika ingin tegas kepada masyarakat, maka dimulai dari internal sendiri.

Selaras dengan Reformasi Birokrasi

Inisiatif tes urine massal ini tidak berdiri sendiri. Ia sejalan dengan agenda besar reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola organisasi yang terus digaungkan di tubuh Polri. Dengan menegakkan disiplin secara ketat, diharapkan setiap personel dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan tanggung jawab penuh.

Pada akhirnya, langkah proaktif ini diharapkan mampu menjadi instrumen pengawasan internal yang efektif. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari angka negatif hasil tes, tetapi juga dari penguatan budaya organisasi yang bersih dan akuntabel, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi Polri di mata rakyat yang dilayaninya.