Program Makan Bergizi Gratis Diuji di MK, Riset UI Sebut Bermanfaat bagi Keluarga Miskin

PARADAPOS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dengan perkembangan terkini yang beragam. Pada Jumat, 20 Februari 2026, setidaknya tiga isu utama terkait program ini mencuat: gugatan hukum dari guru honorer ke Mahkamah Konstitusi, respons tegas dari Menteri Pendidikan, dan hasil riset independen yang mengungkap dampak sosialnya. Di luar isu MBG, kabar pencairan THR ASN dan kasus hukum yang menjerat seorang perwira polisi turut menyita perhatian publik.

Gugatan Hukum dan Bantahan Resmi Terkait MBG

Program MBG kini menghadapi ujian hukum. Sejumlah guru honorer telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berargumen bahwa alokasi anggaran untuk program tersebut berdampak pada pemotongan dana pendidikan, yang berimbas pada gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sehingga menjadi lebih rendah dari honorer.

Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memberikan penjelasan yang tegas. Ia menegaskan bahwa program MBG sama sekali tidak mengurangi porsi anggaran pendidikan di bawah kementeriannya.

"Program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," tegasnya.

Hasil Riset UI Soroti Dampak Positif bagi Kelompok Rentan

Sementara polemik hukum berlangsung, sebuah temuan penelitian justru memberikan sudut pandang lain. Riset kolaborasi antara Kemendikdasmen dan Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia (Labsosio UI) yang dilakukan sepanjang 2025 mengungkap dampak positif program MBG.

Berdasarkan keterangan resmi Badan Gizi Nasional yang diterima di Jakarta, program ini dinilai signifikan dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, khususnya bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Skor persepsi manfaat program ini mencapai 4,30, sebuah angka yang menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi di kelompok sasaran.

Perspektif Strategis: MBG Sebagai Bagian Ketahanan Nasional

Di ranah politik, program ini juga dilihat lebih dari sekadar kebijakan sosial. Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono, memberikan analisis yang lebih luas. Ia menyatakan bahwa MBG harus dipahami sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional dalam menghadapi ketidakpastian global.

"Program MBG menurutnya menjadi penting di tengah lingkungan strategis global yang semakin tidak menentu – mulai dari konflik geopolitik terbuka, krisis pangan global, disrupsi rantai pasok, hingga tekanan ekonomi internasional," ungkapnya.

Kabar Gembira THR ASN dan Kasus Hukum Polisi

Di luar isu MBG, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kabar yang dinantikan banyak aparatur sipil negara. Ia menyatakan bahwa proses administrasi untuk pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) ASN telah memasuki tahap akhir.

Secara terpisah, Mabes Polri mengungkap kronologi lengkap kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro. Perwira tersebut telah diberhentikan tidak dengan hormat usai sidang Komisi Kode Etik Polri pada Kamis, 19 Februari 2026.