PARADAPOS.COM - Ketegangan di Timur Tengah memasuki fase baru yang lebih berbahaya pada pekan kedua Maret 2026, dengan serangan balasan antara Israel dan Iran yang semakin meluas. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara mengejutkan menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak serangan Iran, seraya mendesak mereka untuk tidak bergabung dengan Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan yang kontroversial ini langsung memicu reaksi keras, baik dari dalam negeri Iran maupun dari Presiden AS Donald Trump, yang menilainya sebagai bentuk kelemahan.
Permintaan Maaf dan Reaksi Trump
Di tengah eskalasi konflik yang telah merembet ke seantero kawasan, Presiden Pezeshkian mengambil langkah diplomatik yang tidak biasa. Ia secara terbuka meminta maaf atas dampak yang dialami negara tetangga akibat operasi militer Iran.
"Saya secara pribadi meminta maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak oleh tindakan Iran," ujarnya, sambil menyerukan agar negara-negara Teluk tidak terlibat dalam serangan AS dan Israel.
Namun, permintaan maaf itu disertai penolakan tegas terhadap tuntutan Presiden AS Donald Trump agar Iran menyerah tanpa syarat. Pezeshkian dengan tegas menyebut tuntutan tersebut hanyalah "sebuah mimpi".
Tanggapan Trump datang dengan cepat dan keras. Ia menganggap permintaan maaf Iran sebagai tanda penyerahan diri dan mengancam bahwa Iran akan 'dipukul sangat keras'. Ancaman ini semakin mengeraskan posisi kedua belah pihak di tengah situasi yang sudah panas.
Kontroversi Internal dan Klarifikasi
Pernyataan Presiden Pezeshkian justru memantik badai kritik di dalam negeri. Banyak kalangan, terutama dari faksi garis keras, menilai sikapnya itu mengirim sinyal yang salah di saat konfrontasi militer sedang berlangsung. Kantor kepresidenan pun merasa perlu memberikan klarifikasi untuk meredam gejolak.
Mereka menegaskan bahwa militer Iran tetap akan membalas setiap serangan yang berasal dari pangkalan militer AS di kawasan, meski presiden telah menyepakati penghentian sementara serangan terhadap negara tetangga. Kritik paling pedas datang dari anggota parlemen, Hamid Rasai.
Melalui media sosial, ulama garis keras itu menyebut sikap presiden "tidak profesional, lemah, dan tidak dapat diterima".
Eskalasi yang Terus Meluas
Hanya beberapa jam setelah pernyataan kontroversial itu, ketegangan justru meningkat. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengklaim telah menyerang pusat tempur udara AS di Pangkalan Udara Al Dhafra, dekat Abu Dhabi, menggunakan drone. Klaim ini, bagaimanapun, belum dapat dikonfirmasi secara independen.
Di ibu kota Iran, Tehran, media pemerintah melaporkan terdengarnya ledakan besar, meski sumbernya belum jelas. Konflik yang awalnya terpusat kini jelas telah meluas, dengan Teheran membalas serangan dengan menargetkan Israel dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi pangkalan AS.
Di front lain, Israel juga melancarkan serangan baru di Lebanon sebagai balasan atas tembakan roket dari Hezbollah, sekutu Iran di negara tersebut.
Kecaman dari Negara Teluk
Eskalasi ini telah menyeret negara-negara Teluk yang awalnya berusaha menjaga netralitas. Dalam sepekan terakhir, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Arab Saudi, dan Irak semuanya melaporkan serangan drone atau rudal di wilayah mereka.
Negara-negara tersebut mengecam keras serangan yang mengenai infrastruktur sipil vital seperti hotel, pelabuhan, dan fasilitas minyak. Mereka menegaskan tidak terlibat dalam serangan AS dan Israel terhadap Iran, namun tetap menjadi sasaran.
Sebagai bentuk pertahanan, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab menyatakan telah berhasil menghancurkan 15 rudal balistik dan mencegat 119 drone yang diluncurkan dari Iran. Situasi ini menggambarkan betapa rapuhnya stabilitas kawasan dan betapa cepatnya konflik bilateral dapat berubah menjadi krisis regional yang berbahaya.
Artikel Terkait
Banjir Bandang di Buleleng Tewaskan Dua Warga, Dua Masih Hilang
Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Perairan Lebong, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
Panglima TNI Instruksikan Status Siaga Satu, Antisipasi Ketegangan Timur Tengah
Menteri Kehutanan Serahkan SK Perhutanan Sosial 560 Hektare untuk 411 KK di Lombok