Menteri Transmigrasi Rencanakan Ekosistem Ekonomi Baru di Lahan Transmigrasi Pandeglang

PARADAPOS.COM - Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan rencana pengembangan ekosistem ekonomi baru di Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai bagian dari program transmigrasi lokal. Gagasan ini disampaikan dalam acara Mulang Talk di Gedung Graha Pancasila, yang bertujuan mendistribusikan penduduk ke daerah berpotensi lahan luas. Dukungan penuh juga datang dari pemerintah daerah, yang berharap program ini dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian wilayah.

Membangun Ekosistem Ekonomi Baru di Kawasan Transmigrasi

Dalam paparannya, Menteri Iftitah menekankan bahwa kunci keberhasilan transmigrasi adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri. Pandeglang, dengan potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata yang besar, dinilai sangat cocok untuk pengembangan semacam itu. Fokusnya adalah membangun industri baru yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga para transmigran tidak hanya tinggal, tetapi juga berkontribusi aktif membangun daerah.

Rencana konkretnya adalah memanfaatkan lahan seluas sekitar seribu hektar yang berlokasi strategis, dekat dengan jalan tol Serang-Panipah. Kawasan ini diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Sama dengan dasar pemikiran di transmigrasi, tidak ada jalan lain selain membangun ekosistem ekonomi supaya mereka ada satu kegiatan yang bisa membuat mereka tinggal di Pandeglang dan membangun Pandeglang,” ucap Menteri Iftitah. Ia melanjutkan, “Beberapa ekosistem ekonomi yang terpikir oleh saya adalah satu membangun industri, saya sudah bicara juga dengan pemerintah adhoc, saya sudah menceritakan kepada ibu Bupati kalau lah ada kawasan 1000 hektar dekat dengan jalan tol Serang-Panipah, kita bisa bangun satu ekosistem ekonomi baru dalam kawasan transmigrasi sehingga nanti akan lebih banyak lapangan kerja yang baru.”

Dukungan Pemerintah Daerah dan Tantangan Lahan

Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyambut baik inisiatif kementerian. Ia mengungkapkan bahwa salah satu kecamatan di Pandeglang sebenarnya telah menjadi kawasan transmigrasi sejak era 1950-an. Namun, realisasi program saat ini memerlukan sinkronisasi data lahan yang cermat dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal ini penting mengingat status lahan yang diusulkan masih perlu diklarifikasi, apakah termasuk dalam kategori tanah lindung atau hutan lindung. Pemerintah daerah telah mengajukan permohonan resmi agar kawasan tersebut dapat dialihfungsikan untuk transmigrasi lokal.

“Di Kabupaten Pandeglang itu silsilah tanahnya ada salah satu kecamatan yang memang sudah menjadi kawasan transmigrasi sejak tahun 50-an, untuk lebih detilnya kita tinggal sinkronkan dengan BPN Kabupaten Pandeglang,” jelas Iing Andri Supriadi. “Sehingga tanah tersebut memang sesungguhnya sudah kami usulkan ke Kementerian Transmigrasi, supaya hari ini sudah bisa menjadi transmigrasi lokal. Karena status tanah tersebut, kalau tidak salah menjadi tanah lindung atau hutan lindung, seperti itu. Sehingga kami sudah memohon ke Kementerian supaya di kawasan tersebut menjadi transmigrasi lokal,” tambahnya.

Harapan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Program transmigrasi lokal ini tidak hanya dipandang sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk di wilayah urban. Lebih dari itu, program ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tujuan. Dengan tersedianya lapangan kerja baru dan pembangunan infrastruktur pendukung, kesejahteraan masyarakat lokal maupun pendatang diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Keberhasilan rencana ambisius ini tentu bergantung pada koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, serta kajian yang matang terkait kesiapan lahan dan dampak sosial-ekologisnya. Jika terealisasi dengan baik, Pandeglang berpotensi menjadi contoh sukses transmigrasi yang berbasis pada penciptaan ekosistem ekonomi mandiri.