Menlu RI Desak Reformasi PBB agar Relevan Hadapi Tantangan Global Modern

- Rabu, 27 Mei 2026 | 23:50 WIB
Menlu RI Desak Reformasi PBB agar Relevan Hadapi Tantangan Global Modern
PARADAPOS.COM - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyerukan reformasi sistem multilateral dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tetap relevan di tengah tantangan global modern. Pernyataan ini disampaikan usai ia menghadiri debat terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, pada Rabu (27/5/2026) waktu setempat. Dalam forum bertema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” itu, Sugiono menyoroti perlunya PBB menyesuaikan diri dengan konflik geopolitik, perkembangan kecerdasan buatan, hingga krisis lingkungan yang semakin kompleks.

Relevansi PBB di Era Modern

Menurut Sugiono, struktur dan pendekatan PBB yang dirancang pasca-Perang Dunia II sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi dunia yang berubah drastis selama 80 tahun terakhir. Forum tersebut, jelasnya, menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat organisasi dunia itu. “Hari ini saya menghadiri open debate Security Council yang juga untuk memenuhi undangan dari presiden dari Security Council yang saat ini dari China,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa banyak titik konflik global yang belum terselesaikan secara efektif, padahal tujuan utama lahirnya PBB adalah menciptakan perdamaian antarbangsa. Sugiono menekankan bahwa relevansi PBB harus terus diuji dan disesuaikan. “Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” ujarnya.

Desakan Reformasi Dewan Keamanan

Indonesia juga mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, terutama bagi negara-negara berkembang atau Global South. Sugiono menilai kelompok ini belum memiliki keterwakilan yang memadai dalam proses pengambilan keputusan internasional. “Banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili,” ungkapnya. Ia juga menyoroti penggunaan hak veto oleh negara-negara tertentu yang kerap menghambat penyelesaian isu-isu penting. Dalam forum tersebut, beberapa negara lain turut menyampaikan keprihatinan serupa. “Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan,” lanjutnya. Meski demikian, Indonesia menegaskan bahwa reformasi tidak boleh membuat PBB kehilangan relevansi. Sebaliknya, organisasi tersebut harus diperkuat agar mampu menjawab tantangan global yang semakin dinamis.

Tantangan Global yang Semakin Kompleks

Sugiono menyebut tantangan dunia saat ini tidak hanya berupa perang dan konflik geopolitik, tetapi juga perkembangan artificial intelligence, isu lingkungan, hingga dampak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah. Ia secara khusus menyoroti situasi di kawasan Iran dan Selat Hormuz yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian dunia.

Palestina sebagai Uji Kredibilitas PBB

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik. Sugiono menilai isu Palestina menjadi ujian nyata terhadap kredibilitas PBB dan Dewan Keamanan dalam menegakkan mandat perdamaian internasional. “Palestina merupakan satu tes terhadap PBB, kepercayaan yang diberikan kepada PBB,” ujar Sugiono. Menurutnya, peran PBB dan Dewan Keamanan menjadi sangat penting dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Ia menegaskan bahwa penderitaan dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina menunjukkan pentingnya langkah konkret komunitas internasional. “Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” tandas Sugiono.

Editor: Bagus Kurnia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar