PARADAPOS.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengumumkan bahwa jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dipangkas tahun ini. Langkah ini otomatis membuat target awal sebanyak 82,6 juta penerima manfaat hingga akhir tahun tidak akan tercapai. Keputusan tersebut diambil seiring dengan rencana moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tengah digodok oleh pihaknya.
Moratorium Pembangunan Dapur SPPG
Menurut Nanik, pengurangan jumlah penerima manfaat MBG terjadi karena pihaknya akan menghentikan sementara pembangunan dapur SPPG baru. Ia tidak merinci secara pasti kapan masa moratorium ini akan berakhir. Namun, Nanik menegaskan bahwa rencana tersebut telah dipaparkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (3/6) lalu.
"Kami sudah memaparkan ke Presiden Prabowo bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas penerima manfaat MBG, karena kami akan memperbaiki kualitas program," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).
Fokus pada Kualitas dan Pemerataan
Nanik menjelaskan, moratorium ini setidaknya akan berlangsung hingga pihaknya selesai menghitung ulang kebutuhan dapur SPPG di setiap kecamatan. Pasalnya, saat ini dapur SPPG yang beroperasi cenderung menumpuk di kawasan aglomerasi perkotaan. Sebaliknya, jumlah dapur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat minim.
Target utama BGN pada tahun ini, lanjut Nanik, adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, pihaknya akan mengalihkan penerima manfaat yang dinilai tidak terlalu membutuhkan ke dua kelompok prioritas. Kelompok pertama adalah penerima manfaat di daerah 3T. Kelompok kedua adalah sasaran 3B, yakni ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita.
Efisiensi Jumlah Dapur
Meski fokus pada kualitas, Nanik menegaskan bahwa semua anak tetap harus mendapatkan MBG. Namun, target tersebut bisa dicapai dengan jumlah dapur yang lebih efisien. Ia optimistis penghitungan jumlah SPPG akan berjalan cepat karena BGN telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
"Kalau jumlah dapur banyak, tidak efisien. Karena itu, kami rem dulu pembangunan SPPG baru dan menata berapa sebenarnya jumlah SPPG yang dibutuhkan setiap kecamatan dan kabupaten," ujarnya.
Masukan dari Pengamat
Sebelumnya, peneliti dari Celios, Isnawati Hidayah, menyarankan agar pemerintah merombak total angka penerima MBG supaya lebih tepat sasaran. Menurutnya, program ini kerap tidak tepat sasaran karena ada ketidaksesuaian antara tujuan program dan realisasi di lapangan.
Ia menambahkan, fokus yang lebih tajam justru dapat meningkatkan biaya per porsi MBG dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per unit. Jika langkah ini dilakukan bulan ini, pemerintah bisa menghemat anggaran setidaknya Rp230 triliun hingga akhir tahun.
"Makanya, pemerintah disarankan untuk menyasar program ini lebih difokuskan untuk 22,2 juta orang yang terdiri dari anak sekolah dan balita dari keluarga miskin, anak yatim piatu, keluarga korban PHK, keluarga korban bencana, daerah 3T, serta kelompok rentan lainnya," kata Isnawati.
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
AMI Desak Pembentukan UU Permuseuman untuk Perkuat Museum sebagai Pilar Pembangunan Bangsa
Kodaeral III Salurkan Bantuan Darurat untuk Korban Kebakaran Kemayoran
Polda Banten Tangkap Dua Pelaku Tambahan Penganiayaan Anggota Brimob, Enam Lainnya Masuk DPO
Presiden Prabowo Lantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional Senin Pekan Depan