Partai Buruh Tolak Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD

Paradapos.com - Partai Buruh secara resmi menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai menganggap Pilkada langsung oleh rakyat adalah bentuk kedaulatan rakyat dan merupakan capaian penting Reformasi 1998 yang tidak boleh dikurangi.

Pilkada Langsung Cerminkan Kedaulatan Rakyat

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pemilihan langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara mandiri menilai dan memilih calon pemimpin daerah berdasarkan rekam jejak dan program kerja. Menurutnya, akses informasi melalui media dan kanal digital memungkinkan pemilih membuat keputusan yang lebih rasional.

“Pemilihan langsung adalah cerminan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” ujar Said Iqbal, Minggu (4 Januari 2026).

Pilkada Lewat DPRD Berisiko Tingkatkan Politik Uang

Said Iqbal mengingatkan bahwa mengembalikan mekanisme Pilkada ke DPRD justru membuka peluang lebih besar untuk praktik politik transaksional dan money politics. Mekanisme perwakilan dinilai rentan dimanipulasi karena biaya politiknya bisa lebih murah dan terfokus pada segelintir anggota dewan.

“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” tegasnya.

Pilkada Langsung adalah Harga Mati Hasil Reformasi