Partai Buruh Tolak Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD

Paradapos.com - Partai Buruh secara resmi menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai menganggap Pilkada langsung oleh rakyat adalah bentuk kedaulatan rakyat dan merupakan capaian penting Reformasi 1998 yang tidak boleh dikurangi.

Pilkada Langsung Cerminkan Kedaulatan Rakyat

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pemilihan langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara mandiri menilai dan memilih calon pemimpin daerah berdasarkan rekam jejak dan program kerja. Menurutnya, akses informasi melalui media dan kanal digital memungkinkan pemilih membuat keputusan yang lebih rasional.

“Pemilihan langsung adalah cerminan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” ujar Said Iqbal, Minggu (4 Januari 2026).

Pilkada Lewat DPRD Berisiko Tingkatkan Politik Uang

Said Iqbal mengingatkan bahwa mengembalikan mekanisme Pilkada ke DPRD justru membuka peluang lebih besar untuk praktik politik transaksional dan money politics. Mekanisme perwakilan dinilai rentan dimanipulasi karena biaya politiknya bisa lebih murah dan terfokus pada segelintir anggota dewan.

“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” tegasnya.

Pilkada Langsung adalah Harga Mati Hasil Reformasi

Ia menekankan bahwa perjalanan menuju Pilkada langsung adalah hasil perjuangan reformasi yang berdarah-darah. Mundur ke sistem lama dinilai sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi itu sendiri.

“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” kata Said Iqbal.

Solusi Tekan Biaya: Transparansi Hasil Suara di Setiap TPS

Menanggapi isu biaya Pilkada langsung yang mahal, Said Iqbal menyatakan bahwa akar mahalnya bukan pada mekanisme langsung, melainkan pada maraknya politik uang. Sebagai solusi, Partai Buruh mengusulkan amendemen aturan pemilu untuk memastikan transparansi hasil suara di setiap tahap.

Partai Buruh mengusulkan agar data hasil penghitungan suara di TPS, beserta tabulasi dan rekapitulasinya, dibuka dan disampaikan kepada semua partai politik peserta pemilu. Langkah ini diyakini dapat meminimalisir ruang untuk manipulasi hasil.

“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” jelas Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Komitmen Partai Buruh untuk Demokrasi Langsung

Dengan pernyataan ini, Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini dianggap sebagai pilar penting untuk menjaga kedaulatan rakyat, mencegah praktik koruptif, dan menghormati semangat Reformasi.