Pengamat Soroti Logo Babi di Acara Maulid sebagai Intrik Politik

PARADAPOS.COM - Pengamat kebijakan publik, hukum, dan politik, Damai Hari Lubis, menyoroti kontroversi penggunaan logo kepala babi dan nama komunitas "Bagong Mogok" dalam sebuah acara peringatan Maulid Nabi. Ia menilai insiden yang melibatkan seorang pejabat KPK ini bukan sekadar kesalahan, melainkan indikasi intrik politik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pelecehan Agama dan Dugaan Konspirasi Politik

Damai Hari Lubis, yang juga menjabat sebagai Koordinator Korlabi (Komando Pelaporan Bela Islam), secara tegas menyatakan bahwa peristiwa tersebut melampaui batas kesantunan beragama. Menurut analisisnya, insiden ini mengandung dua dimensi pelanggaran sekaligus: pelecehan terhadap ajaran Islam dan bagian dari sebuah agenda politik terselubung.

“Jelas ini pelecehan terhadap ajaran suci Islam dan agenda konspirasi politik,” tegasnya dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi.

Asal-Usul Kontroversi dan Posisi Pelaku

Gelombang protes bermula dari kegiatan sosial yang digelar komunitas Bagong Mogok. Komunitas ini didirikan oleh Asep Guntur Rahayu, seorang pejabat yang saat ini menduduki posisi sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama "Bagong Mogok", yang dalam bahasa Sunda berarti babi hutan, serta logo kepala babi yang digunakan, dianggap sangat tidak pantas dan sensitif untuk dikaitkan dengan peringatan hari besar keagamaan umat Islam.

Damai menilai, penggunaan simbol yang sarat muatan penghinaan tersebut tampak seperti upaya provokasi yang disengaja. Tujuannya, diduga untuk memecah belah masyarakat dan menciptakan gejolak di tengah fase konsolidasi pemerintahan yang baru berjalan.

Tuntutan Tegas untuk Presiden dan Penegak Hukum

Menyikapi hal ini, Korlabi mengajukan dua tuntutan konkret kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, meminta Presiden segera memanggil pimpinan KPK dan memerintahkan pemecatan Asep Guntur Rahayu. Langkah ini dinilai penting mengingat posisinya sebagai penegak hukum yang seharusnya menjaga netralitas dan sensitivitas dalam isu keagamaan.

Kedua, Korlabi mendesak Presiden untuk memerintahkan Kapolri melakukan penyelidikan mendalam. Investigasi hukum diperlukan untuk mengungkap motif di balik acara tersebut, termasuk menelusuri latar belakang dan rekam jejak aktivitas para pelaku dan panitianya.

Damai Hari Lubis menekankan bahwa Presiden Prabowo harus bersikap sangat hati-hati dan mengambil langkah serius dalam menyikapi kasus ini. Ketegasan tanpa sikap gegabah dinilai krusial untuk mencegah eskalasi.

“Prabowo Presiden RI mesti extra hati-hati dan serius menyelidiki kasus ini serta mesti berlaku tegas serta tidak gegabah menjelang 2 tahun kepemimpinannya,” ujarnya.

Peringatan atas Komitmen Kepemimpinan

Lebih lanjut, Damai mengingatkan kembali pernyataan Presiden Prabowo tentang komitmennya untuk berbakti kepada bangsa. Ia berharap komitmen itu diwujudkan dengan respons yang cepat dan tepat dalam menangani kasus yang berpotensi memanfaatkan isu sensitif keagamaan ini.

“Dan mengingat Prabowo pernah mengucapkan ‘bertekad ingin menjadi presiden walau singkat, yang penting pernah menjabat presiden untuk berbakti kepada bangsa dan negara’,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, baik KPK maupun kepolisian belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut. Kasus ini terus memantik perhatian dan kecemasan publik, khususnya di kalangan umat Islam yang menunggu tindakan nyata terhadap segala bentuk pelecehan simbol agama.