PARADAPOS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menanggapi secara tegas kritik dan sindiran dari sejumlah partai politik pendukung pemerintah, seperti PKB, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, yang mempertanyakan komitmen politik partainya yang memilih berada di luar kabinet. Dalam pernyataannya pada Senin (22/6), Deddy menilai tudingan tersebut tidak tepat dan justru mencerminkan kegelisahan politik dari internal koalisi. Ia menegaskan bahwa posisi PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan adalah sikap konstitusional yang telah dimandatkan oleh rapat kerja nasional partai.
Kritik yang Dianggap Tidak pada Tempatnya
Deddy mengaku mencermati dengan saksama pernyataan sejumlah partai politik belakangan ini yang mempersoalkan posisi PDIP. Ada yang menyebut partainya melakukan politik dua kaki, ada pula yang meminta PDIP tegas memilih di dalam atau di luar pemerintahan.
“Saya melihat sikap partai-partai ini sungguh mengherankan dan tidak pada tempatnya,” kata Deddy kepada wartawan.
Menurutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal. Dalam praktiknya, partai politik hanya berada di dalam atau di luar pemerintahan. PDIP, jelas Deddy, telah menentukan sikapnya secara gamblang.
“PDI Perjuangan dengan jelas telah menyatakan posisi kami di luar kabinet, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan yang konstitusional melalui mekanisme DPR. Ini bukan sikap ambigu, ini adalah mandat Rakernas partai yang sudah kami jalankan secara konsisten,” ujarnya.
Kegalauan di Internal Koalisi?
Deddy mempertanyakan mengapa partai-partai koalisi merasa terganggu dengan keberadaan PDIP di luar pemerintahan. Baginya, keberadaan partainya justru merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Justru yang perlu dipertanyakan, mengapa partai-partai ini begitu khawatir dengan keberadaan PDI Perjuangan? Apakah karena kurang percaya diri? Atau ada kegalauan di internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?” lanjutnya.
Ia mempersilakan partai politik yang merasa tidak nyaman dengan situasi politik saat ini untuk menentukan sikap secara terbuka, tanpa menyeret PDIP ke dalam polemik yang tidak relevan.
“Jika ada partai yang tidak nyaman dengan situasi politik saat ini, silakan keluar dari pemerintahan. Tidak perlu membuat isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Ini bukan cara berpolitik yang elegan,” jelasnya.
Mengacu pada Pengalaman Sebelumnya
Deddy mengingatkan bahwa selama pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo, PDIP tidak pernah mempermasalahkan pilihan politik partai lain, baik yang bergabung maupun tidak bergabung ke dalam kabinet.
“Kami menghormati pilihan politik masing-masing. Kenapa sekarang malah ramai-ramai partai koalisi sibuk mengurusi internal PDI Perjuangan? Ini tidak berhak dan tidak etis,” bebernya.
Ia pun meminta sejumlah partai politik untuk lebih fokus mengurus organisasi dan meningkatkan kinerja kadernya di pemerintahan, ketimbang mengomentari sikap politik partai lain.
“Ketiga, saya sarankan partai-partai seperti NasDem dan Demokrat fokus mengurus partainya sendiri yang sedang digerogoti. Jangan sampai nanti kalah oleh partai pendatang baru. Lebih baik perbaiki kinerja menteri-menteri mereka di kabinet daripada sibuk menggurui partai lain,” ucapnya.
Fokus pada Urusan Rakyat
Menurut Deddy, tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini jauh lebih penting untuk diselesaikan bersama. Energi politik, ujarnya, seharusnya diarahkan pada penyelesaian persoalan publik.
“Urusan rakyat sangat banyak dan maha penting, listrik, BBM, perburuhan, bansos, UMKM, koperasi, perkebunan, infrastruktur, pangan, ekonomi, perdagangan. Konsentrasilah di sana. PDI Perjuangan juga ingin pemerintahan berhasil dan menyelesaikan mandatnya sesuai konstitusi,” tuturnya.
Pentingnya Fungsi Kontrol DPR
Deddy menegaskan, fungsi DPR tidak hanya menjadi pendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan. Pengawasan, menurutnya, merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” tegas Deddy.
Ia mengingatkan agar partai-partai politik lebih mengedepankan kerja nyata dibandingkan menciptakan kegaduhan politik yang tidak produktif, terlebih karena kontestasi Pemilu masih cukup lama.
Komitmen sebagai Penyeimbang Konstruktif
Deddy pun menekankan, partai yang digawangi Megawati Soekarnoputri itu akan tetap konsisten menjalankan peran sebagai penyeimbang yang konstruktif. Ia memastikan, partainya akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor konstitusi.
“PDI Perjuangan tegak pada pendirian kami, menjadi penyeimbang yang konstruktif, mengkritik dengan bertanggung jawab, dan tetap mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Itu adalah amanah yang tidak akan kami tinggalkan,” pungkasnya.
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Sidang Korupsi Impor Blueray Cargo Ungkap Dugaan Aliran Dana ke BPOM dan Kemendag
Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Dinilai Rusak Citra Polri, Aktivis Desak Prabowo Evaluasi Kapolri
Harta Zita Anjani Melonjak 1.000 Persen dalam Dua Tahun, Publik Desak Penelusuran KPK
Demokrat Desak PDIP Perjelas Sikap Politik: Oposisi atau Pendukung Pemerintahan Prabowo?