Kader Demokrat Sebut Ada Operasi Politik untuk Jatuhkan Menteri PU, Dua Pengkritik Dapat Ancaman dan Doxing

PARADAPOS.COM - Tudingan soal adanya “operasi politik” untuk menjatuhkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencuat dari kader Partai Demokrat, Andi Arief. Pernyataan ini muncul di tengah serangkaian polemik yang membelit Dody, mulai dari dugaan penyertaan keluarga dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat, pengangkatan kerabat sebagai komisaris BUMN, hingga mutasi besar-besaran di kementerian yang dipimpinnya. Isu ini semakin panas setelah dua pengkritik Dody—seorang pegiat media sosial dan seorang dosen Universitas Gadjah Mada (UGM)—melaporkan mendapat ancaman dan penyebaran data pribadi (doxing) dari nomor tak dikenal.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu belakangan menjadi sasaran berbagai isu. Mulai dari tuduhan membawa serta anak dan istri dalam perjalanan dinas ke Amerika Serikat, dugaan bahwa keponakannya, Aisyah Zakkiyah, diangkat menjadi Komisaris PT PP (Persero) Tbk, hingga spekulasi bahwa mutasi pegawai di kementerian dipicu oleh bocornya dokumen perjalanan dinas tersebut.

Namun, Andi Arief membantah narasi tersebut. Menurutnya, semua ini adalah skenario yang sengaja dirancang oleh pihak tertentu.

Andi Arief: Ada Tangan di Balik Layar

Menanggapi rentetan isu yang menerpa Dody, Andi Arief angkat bicara. Ia meyakini bahwa ada kekuatan lain yang tengah menjalankan agenda tersembunyi.

“Pasti yang melakukan itu yang memang merencanakan ambil keuntungan dari 'operasi politik' memojokkan menteri PU,” kata Andi Arief melalui unggahannya di media sosial X, Sabtu (18/7/2026). Ia enggan menyebutkan nama aktor di balik operasi tersebut, namun menegaskan bahwa pihak tersebut bukanlah bagian dari tim Menteri PU.

Mengenai kebijakan mutasi pegawai yang menuai kritik, Andi Arief justru membelanya. Ia menilai langkah Dody sebagai upaya membersihkan institusi dari pegawai yang tidak disiplin.

“Resiko buat Menteri yang tidak memperkaya diri dan mau menertibkan dan mendisiplinkan pegawai,” imbuhnya.

Pria yang akrab disapa AA ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendorong Dody untuk bersikap transparan. “Kami meminta menteri PU untuk membuka saja ke publik alasan mereka yang dimutasi itu,” terang Andi Arief, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan strategis di kementerian.

Ancaman Bayangi Pengkritik Menteri PU

Di tengah hiruk-pikuk polemik mutasi, dua pengkritik Dody melaporkan pengalaman intimidasi. Mereka mengaku mendapat ancaman dan data pribadinya disebar setelah melontarkan kritik di media sosial.

Salah satunya dialami oleh pegiat media sosial Ferry Koto. Ia mengaku dihubungi oleh nomor tak dikenal yang memerintahkannya menghapus unggahan yang mengkritik Menteri PU.

“Ada yang mau ancam-ancam saya, karena Twit tentang Dody Menteri PU,” tulis Ferry di akun X-nya, Sabtu (18/7/2026).

Tak hanya ancaman, Ferry juga menjadi korban doxing. Informasi pribadinya, mulai dari nama lengkap, pekerjaan, hingga data Kartu Keluarga (KK) dan lokasi terkini perangkatnya, diumbar ke publik.

“Ini sudah jelas pelanggaran data pribadi, sampai tahu data KK. Bahkan lokasi device saya saat ini,” ucap Ferry dengan nada kesal.

Setelah menelusuri nomor yang menghubunginya, Ferry mendapati nomor tersebut terafiliasi dengan sebuah situs berita. Ia pun mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. “Saya cek nomor yang WA terhubung dengan website ini. Mohon perhatian @CCICPolri data warga diretas begini,” ungkapnya.

Dosen UGM Juga Jadi Sasaran

Nasib serupa menimpa Nabiyla Risfa Izzati, seorang dosen dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Kronologi bermula ketika ia mengomentari sebuah unggahan di X yang menginformasikan mutasi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian PU yang telah mengabdi selama 27 tahun 3 bulan.

Nabiyla merespons dengan nada kritis. Ia mengusulkan agar pejabat yang melakukan mutasi tersebut digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menyebutnya sebagai pejabat zalim, meski tanpa menyebut nama secara eksplisit.

“PTUN-in aja sih pejabat dzalik kayak gini. Greget banget gweh,” tulis Nabiyla melalui akun X pribadinya @nabiylarisfa, dikutip Jumat (17/7/2026).

Tak berselang lama, ia menerima pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Isinya mempersoalkan cuitan tersebut dan meminta agar segera dihapus.

“Mohon kerjasamanya untuk menghapus postingan sodari. Nabiyla Risfa Izzati di platform X,” tulis nomor tidak dikenal tersebut, sembari melampirkan tautan cuitan yang dimaksud.

Nomor tersebut beralasan bahwa cuitan Nabiyla dapat menimbulkan kegaduhan. Jika tidak diindahkan, ia diancam akan dilaporkan ke pihak berwajib. “… karena postingan tersebut menimbulkan kegaduhan, sebelum pihak kami menaikkan laporan ke pihak berwajib karena telah melanggar beberapa pasal,” tulisnya.

Lebih dari sekadar ancaman, data pribadi Nabiyla juga ikut dibeberkan. Mulai dari alamat rumah, Nomor Induk Kependudukan (NIK), data keluarga, hingga lokasi terakhir ponselnya.

“Tadi siang habis dapat ancaman untuk menghapus postingan twit tentang Menteri PU (terlampir), dengan membuka data pribadi yang berisi alamat, NIK, TTL, data keluarga, dan lokasi terakhir gawai saya,” tulis Nabila dalam unggahan lainnya.

Menanggapi ancaman tersebut, Nabiyla tidak tinggal diam. Ia melayangkan somasi terbuka terhadap pengancamnya. Somasi itu tertuang dalam surat bernomor 022/IBLM/LIT/RDP/VII/2026 dengan kop IBLM Law Group, tertanggal 17 Juli 2026.

“Sudah mengirim somasi ke nomor yang mengancam, saya lampirkan juga somasinya secara terbuka melalui twit ini, agar bisa dijadikan periksa oleh pihak terkait,” tulis Nabiyla.

Klarifikasi Menteri PU Soal Mutasi

Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya melakukan mutasi besar-besaran di instansinya. Kebijakan ini langsung dikaitkan dengan beredarnya dokumen surat dinas yang menyertakan nama anak dan istrinya dalam perjalanan ke Amerika Serikat.

Namun, Dody membantah keras adanya kaitan antara mutasi dengan dokumen yang bocor tersebut. Saat ditemui jurnalis di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026), ia menjawab singkat ketika ditanya soal hal itu. “Enggak ada,” katanya.

Menurut Dody, mutasi adalah hal yang lumrah dalam organisasi sebesar Kementerian PU. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut murni untuk kepentingan manajemen dan penyegaran organisasi. “Mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi,” terangnya.