PPP Ungkap Suara Dipindahkan ke Partai Garuda

PARADAPOS.COM -Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar Sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada Senin (29/4). Salah satu sidang yang digelar untuk Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Sidang PHPU Legislatif Panel 1 dipimpin Ketua Hakim MK Suhartoyo, Hakim MK Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, di Ruang Sidang Lantai 4 Gedung Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/4).

Pemohon yang diwakili oleh kuasa Hukum PPP, Dharma Rozali Azhar menyampaikan, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebesar 5.878.777 atau 3,87 persen.

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen sebesar 4 persen, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan persentase 0,13 persen.

“Bahwa persandingan perolehan suara pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara perhitungan pemohon dengan versi termohon, khususnya pada dapil-dapil (daerah pemilihan) tersebar pada 35 dapil dan 19 provinsi. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi pemindahan suara tersebut adalah daerah pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III provinsi Banten sebagai berikut,” kata Dharma.

Dharma mengurai bahwa persandingan perolehan suara PPP selaku Pemohon dengan Partai Garuda pada dapil Banten I, Banten II, dan Banten III provinsi Banten menurut versi Pemohon dan KPU RI selalu Termohon.

“Mohon izin Yang Mulia, apakah diperkenankan untuk mreinf sebagian angka dalam tabel tersebut?” tanya Dharma.

Ketua Hakim MK Suhartoyo menegaskan bahwa izin untuk merinci angka dalam tabel perolehan suara tidak diperbolehkan jika berkaitan dengan perolehan suara, namun diperbolehkan jika berkaitan dengan pembetukan nomor SK.