PARADAPOS.COM - Pengamat yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, turut menanggapi pemanggilan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku.
Menurutnya, pemanggilan ini sarat akan upaya menekan kubu yang berseberangan dengan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diungkapkan Ari pada Selasa (4/6/2024).
"Pemanggilan terkait kasus Harun Masiku yang gagal diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti menjadi alat kekuasaan untuk menekan pihak yang berseberangan dengan rezim Jokowi," ungkap Ari.
Lebih lanjut, pemanggilan kepada Hasto justru terlihat dibuat-buat lantaran pemerintah merasa terusik terhadap kritikan yang terus disampaikan oleh Hasto.
"Pemanggilan Sekjen DPP PDIP oleh KPK tidak terlepas dari aroma 'pesanan' pihak-pihak yang terusik dengan suara kritis yang kerap dilontarkan terhadap rezim yang keblinger," kata Ari.
Sehingga, menurutnya terasa aneh jika Hasto tiba-tiba terseret dalam kasus Harun Masiku.
"Akan aneh dan tampak mengada-ada harusnya KPK malu terhadap institusinya sendiri."
"Kegagalan menangkap Harun Masiku kenapa ditimpakan kepada sosok yang selama ini kritis," ujar Ari.
Ari menilai, pemanggilan terhadap Hasto adalah sinyal buruk bagi pendewasaan demokrasi yang kini berada di titik nadir.
Jika terus dilakukan, maka bisa jadi pihak yang berkuasa di kemudian hari akan melakukan hal yang sama.
"Misal suatu saat kasus kebobrokan IKN akan dimunculkan ulang jika rezim sekarang ini menjadi oposisi," imbuh Ari.
Diketahui, KPK menjadwalkan akan memeriksa Hasto Kristiyanto terkait kasus pencarian Harun Masiku yang sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) selama empat tahun.
Artikel Terkait
Budi Arie Setiadi Kembali Pimpin Projo 2025-2030, Logo Jokowi Akan Dihapus
Pertarungan Politik di Balik Pengawasan Pemilu 2024: Buku Baru Anggota Bawaslu Puadi Mengungkap Fakta
Desakan ke Prabowo: Proses Hukum Jokowi dan Luhut Dinanti Publik
Analisis Peluang Prabowo Subianto Menang Pilpres 2029: Petahana Tanpa Lawan?