PARADAPOS.COM - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat, memperburuk angka pengangguran di Indonesia.
Namun, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer justru mengeluarkan pernyataan yang dinilai tidak empatik, dengan menyebut bahwa masih banyak lapangan pekerjaan tersedia.
Ketua Organisasi Rakyat Anti Korupsi (ORASI) menyoroti ketimpangan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
"Seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan pengupahan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Banyak pekerja menerima gaji di bawah upah minimum kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP)," ujarnya.
Ketimpangan ini semakin diperparah oleh perusahaan yang berdalih kesulitan finansial, padahal banyak pengusaha diduga tidak transparan dalam mengelola keuangan.
Akibatnya, eksploitasi tenaga kerja dengan upah murah terus terjadi tanpa tindakan tegas dari pemerintah.
Wamenaker Diminta Fokus pada Kesejahteraan Buruh
Aktivis buruh Ivan Panusunan menegaskan bahwa Wamenaker seharusnya lebih fokus menyelesaikan masalah pengupahan ketimbang mengumbar retorika yang tidak menyentuh akar permasalahan.
Artikel Terkait
Dukungan Pemerintah Rp 57 Juta/Tahun untuk Keluarga 10 Pahlawan Nasional 2025, Termasuk Gus Dur & Soeharto
Prabowo Beri Julukan Don Si Kancil ke Dasco & Pesan Legacy untuk Kader Gerindra
Roy Suryo Diperkirakan Lanjut ke Pengadilan Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Jusuf Kalla Buka Suara Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Kita Harus Terima Kenyataan