Analis Politik KedaiKOPI: Bagi-Bagi Jabatan di Kemenhut untuk Akomodasi Para Kader PSI yang Nganggur!

PARADAPOS.COM - Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti langkah Menteri Kehutanan  Raja Juli Antoni yang merekrut sebelas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Hendri yang akrab disapa Hensat menyindir bahwa keputusan tersebut menunjukkan PSI tidak berbeda dengan partai-partai lama yang selama ini mereka kritik.

Melalui akun X miliknya pada Minggu, 9 Maret 2025, Hensat mengomentari hal ini dengan nada satire.

"Ngapain mengkritik Menteri yang ngasih kerjaan warga separtai, lah emang kemampuannya cuma segitu dan begitu," tulisnya.

Hensat menyinggung bahwa kader PSI yang direkrut kemungkinan besar memang sedang menganggur, sehingga langkah ini bisa dianggap sebagai bagian dari program penciptaan lapangan kerja.

"Warga yang dikasih pekerjaan emang nggak punya kerjaan, itung-itung berpartisipasi dalam penyediaan 19 juta lapangan pekerjaan. Ya nggak?" lanjutnya.

Selain itu, ia menyoroti sikap PSI yang selama ini mengklaim sebagai partai anak muda yang membawa perubahan, namun justru mengikuti pola rekrutmen kader ke jabatan strategis seperti partai-partai lama.

"Partai anak muda ndasmu. Giliran ada jabatan ngikutin gaya partai lama. Ya nggak?" sindir founder Lembaga Survei Kedai KOPI ini.

Golkar Kritik Habis Soal 'Gerombolan' Kader PSI di FOLU Net Sink: Ini Merusak Pemerintahan!

Anggota Komisi IV DPR RI fraksi Golkar, Firman Soebagyo, meradang mengetahui adanya kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ramai-ramai dimasukkan dalam jajaran pengurus Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

FOLU Net Sink 2030 adalah organ bentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang didirikan untuk mengkondisikan pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim di tahun 2030.

Seharusnya, kata Firman, figur-figur yang mengisi pos jabatan dalam organisasi ini adalah orang yang berpengalaman dalam persoalan kelestarian kehutanan dan lingkungan hidup. 

Bukan dengan menempatkan kader-kader partai yang tak jelas latar belakang serta kapasitasnya untuk mendukung jalannya roda organisasi.