Ia memperingatkan bahwa upaya menggugat dokumen pendidikan tersebut dapat membawa dampak serius yang membahayakan posisi Indonesia di kancah internasional.
Setelah sebelumnya isu serupa menimpa Presiden Jokowi, kini giliran Gibran yang dokumen pendidikannya dipermasalahkan. Dian Sandi, yang baru menjabat sebagai Direktorat Diseminasi Informasi dan Media Sosial DPP PSI, menilai langkah ini bukan lagi sekadar kritik, melainkan sebuah serangan sistematis yang merugikan bangsa.
“Penggugat ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran ini sangat berbahaya untuk Indonesia,” ujar Dian melalui akun media sosial X @DianSandiU, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, tindakan tersebut telah berevolusi dari sekadar menyerang institusi dalam negeri menjadi serangan terhadap lembaga pendidikan asing yang memiliki reputasi tinggi. Hal ini, kata Dian, bisa memicu ketegangan diplomatik yang tidak perlu.
“Kemarin menghina institusi pendidikan dalam negeri, sekarang menghina institusi pendidikan luar negeri," tutur Dian. "Bahaya untuk hubungan Indonesia dengan negara-negara yang selama ini sudah terjalin sangat baik,” sambungnya.
Dian secara spesifik menunjuk Singapura, negara tempat Gibran menempuh sebagian pendidikannya, sebagai contoh. Ia menggambarkan Singapura sebagai negara yang sangat bertumpu pada integritas, terutama dalam sektor pendidikan. Meragukan ijazah dari lembaga pendidikan di sana sama saja dengan menuduh mereka bisa "dibeli".
“Singapura itu negara kecil, kampus di sana sedikit, mereka bertahan karena integritas," katanya.
Artikel Terkait
Sistem Rujukan Berjenjang BPJS Dinilai Merugikan Pasien: Ini Solusinya
Fakta & Kontroversi Ijazah Jokowi: Mengapa Tak Ditunjukkan ke Publik?
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi untuk 2 Guru Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muis
Roy Suryo Ungkap Fakta Dumatno, Sosok di Foto Ijazah Jokowi yang Ternyata Sepupu dan Komisaris