PARADAPOS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf sempat sedikit memanas, gara-gara aksi menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) merazia truk berpelat Aceh dan memaksa agar diganti ke pelat BK.
Di tengah polemik itu, mereka bertemu di Jakarta. Dalam video yang beredar, Bobby dan Mualem bertemu di sebuah restoran. Bobby terlihat datang bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Saat mendekati meja tempat Mualem sedang makan siang bersama Kepala BPKA Aceh Reza Saputra, keduanya langsung disambut hangat.
Mualem yang sedang asyik menyantap hidangan langsung berdiri menyambut kedatangan mereka. "Pak Gub," sapa Bobby kepada Mualem dengan ramah.
Pertemuan itu pun diwarnai salam dan jabat tangan erat yang disertai senyum dari kedua belah pihak. Namun, suasana akrab itu hanya berlangsung singkat. Usai bersalaman, Luthfi langsung berpamitan dan meninggalkan lokasi.
Bobby dan Mualem tidak sempat melakukan pembicaraan. Rombongan Bobby dan Luthfi kemudian meninggalkan restoran tempat pertemuan berlangsung. Seluruh interaksi tersebut tercatat hanya sekitar 30 detik.
Diketahui, pertemuan para kepala daerah berlangsung usai mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.
Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua pemerintah daerah (Pemda) tidak setuju dengan pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kementerian Keuangan.
"Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan," kata Sherly di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen pada 2026. Ia berharap Purbaya mengevaluasi agar pertumbuhan ekonomi bisa seperti yang diharapkan.
"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata Mualem.
Polemik Pelat Kendaraan
Video Bobby Nasution bersama rombongan menyetop truk berpelat BL di kawasan Langkat viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, salah satu anggota rombongan meminta agar pelat diganti ke BK agar pendapatan pajaknya masuk ke Sumut. “Biar bosmu tahu, kalau nggak nanti bosmu nggak tahu,” kata Bobby dalam video itu.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyebut kebijakan razia pelat Aceh itu sebagai hal yang ganjil dan justru merugikan citra Bobby sendiri.
“Kita tetap tenang saja, tidak kita anggap itu (kebijakan razia pelat Aceh di Sumut), kita anggap kicauan burung yang merugikan dia (Gubernur Sumut) sendiri,” ujar Mualem dalam rapat paripurna DPR Aceh, Senin (29/9/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memperingatkan tindakan Bobby merazia pelat kendaraan Aceh dan daerah lainnya, berpotensi merusak harmoni antardaerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Hal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena bisa menimbulkan berbagai ketegangan antardaerah. Kita ini negara kesatuan, bukan kumpulan ego kedaerahan. Benih-benih seperti itu harus segera dihentikan,” ujar Saan di Jakarta, dikutip Jumat (3/10/2025).
Saan menilai razia kendaraan berdasarkan pelat nomor dari daerah lain, seperti pelat BL milik Aceh, bisa berdampak luas. Ia menegaskan, penegakan aturan semestinya dilakukan dengan cermat dan tidak menimbulkan diskriminasi.
“DPR akan meminta penjelasan dan mendorong kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri, untuk segera menangani persoalan ini. Jangan sampai berlarut-larut karena bisa merambat menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” katanya.
Ia juga mengingatkan, menjaga keutuhan bangsa merupakan prinsip dasar dalam bernegara. Maka dari itu, segala bentuk tindakan yang bisa memicu friksi antardaerah perlu dihentikan sedini mungkin.
“NKRI adalah harga mati. Tidak boleh ada ego sektoral atau kedaerahan yang justru melemahkan persatuan bangsa. DPR akan terus melakukan fungsi pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan,” tuturnya.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Demokrat: Kapolri Lebih Dulu Tidak Memberi Hormat kepada Pak SBY
Kulit Jokowi dan Iriana jadi Sorotan, Dokter Tifa: Mungkin Lensa Kameranya Kotor
Demokrat Perlihatkan Foto SBY Ngobrol Akrab dengan Kapolri, Ada Gibran Nyimak
Jokowi Ingin Prabowo Pertahankan PSI dalam Koalisi Pemerintah