Meskipun Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah beroperasi sejak Oktober 2023, tantangan terbesar justru terletak pada penyelesaian utang yang membengkak. PKS mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi atau restrukturisasi utang tanpa melibatkan APBN, misalnya melalui pengambilalihan infrastruktur atau suntikan dana tambahan ke KAI.
Secara ekonomi, proyek kereta cepat ini dinilai belum menunjukkan multiplier effect yang signifikan. Dampak ekonomi jangka panjang masih terbatas dan membutuhkan waktu lama untuk benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama tanpa diiringi pengembangan wilayah dan optimalisasi pendapatan yang memadai.
Ke depan, PKS mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menangani proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Penting untuk menetapkan skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat dan penguatan fundamental ekonomi nasional, serta menghindari jebakan utang yang dapat membebani generasi mendatang.
Artikel Terkait
PSI Ingatkan Publik: Jangan Buru-buru Berasumsi Jokowi Ditinggal Prabowo
Mendesak Evaluasi Menteri Hukum Supratman: Apa yang Perlu Diketahui Publik?
Anies Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Prabowo, Netizen Salfok dengan Sentilan Berkelasnya!
Menhut Raja Juli Tantang Jokowi Soal Ijazah Asli Saat Pidato di UGM, Begini Faktanya