Meskipun Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah beroperasi sejak Oktober 2023, tantangan terbesar justru terletak pada penyelesaian utang yang membengkak. PKS mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi atau restrukturisasi utang tanpa melibatkan APBN, misalnya melalui pengambilalihan infrastruktur atau suntikan dana tambahan ke KAI.
Secara ekonomi, proyek kereta cepat ini dinilai belum menunjukkan multiplier effect yang signifikan. Dampak ekonomi jangka panjang masih terbatas dan membutuhkan waktu lama untuk benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama tanpa diiringi pengembangan wilayah dan optimalisasi pendapatan yang memadai.
Ke depan, PKS mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menangani proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Penting untuk menetapkan skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat dan penguatan fundamental ekonomi nasional, serta menghindari jebakan utang yang dapat membebani generasi mendatang.
Artikel Terkait
UGM Tolak Uji KHS Jokowi oleh Pihak Eksternal, Dituding Proteksi Presiden di Sidang KIP
Kebocoran Percakapan Prabowo-Sjafrie: Motif Pengkhianatan dan Ancaman Intelijen bagi Indonesia
Analisis Setahun Pemerintahan Prabowo: Masih Terbebani Warisan Jokowi?
KIP Tolak Sengketa Informasi Ijazah Jokowi dari Bon Jowi: Alasan & Analisis Lengkap