Proyek Kereta Cepat Whoosh Dinilai Warisan Jokowi yang Membebani Negara
Polemik penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh disebut sebagai buah dari keputusan yang sarat kepentingan politik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Kebijakan Publik, Sulfikar Amir, menyatakan bahwa masalah keuangan Whoosh adalah efek dari proses pengambilan keputusan yang penuh dengan relasi kuasa. Menurutnya, sejak awal banyak pihak telah mengkritik dan memperingatkan tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, namun semua suara tersebut diabaikan.
"Proyek ini terus berjalan, dipaksakan, lalu sekarang beroperasi dan secara finansial dia rugi terus," ujar Sulfikar dalam kanal YouTube Abrahan Samad, Selasa, 21 Oktober 2025.
Professor dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura itu mempertanyakan mengapa proyek ini tetap dilaksanakan dan siapa yang paling bertanggung jawab atas konsekuensinya.
Dampak Ketidakadilan dan Kerugian Whoosh
Sulfikar juga menyoroti dua dampak utama ketidakadilan dari proyek Whoosh:
Pertama, ketimpangan manfaat antarwilayah. Dana yang sangat besar hanya dialokasikan untuk melayani jalur Jakarta-Bandung, yang dinilai sangat tidak adil bagi masyarakat di daerah lain yang juga membutuhkan sarana transportasi memadai.
Kedua, dampak terhadap layanan kereta api lain. Ketika PT KAI dipaksa untuk menutupi kerugian Whoosh, hal ini akhirnya menggerogoti layanan di sektor lain, seperti KRL dan jalur antarkota.
Keputusan yang Mengabaikan Kajian Teknokratis
Sulfikar menilai proyek Whoosh disetujui tanpa perhitungan matang. Keputusan untuk memaksakannya mencerminkan gaya kepemimpinan Jokowi yang mengutamakan kehendak pribadi dibandingkan kajian yang rasional.
"Jokowi merasa bisa mengubah Indonesia dengan membawa teknologi dari Cina. Tapi ketika diberitahu bahwa proyek ini tidak layak, biayanya terlalu tinggi, dan ada alternatif lain, dia tidak peduli," tegas Sulfikar.
Ia menambahkan, "Dia menggunakan kekuasaannya, akhirnya menghasilkan keputusan yang sekarang membebani negara dan punya dampak terhadap banyak warga Indonesia."
Artikel Terkait
Kuasa Hukum Larang Roy Suryo Layani Tantangan Debat Rismon Sianipar
Aktivis Ungkap Detil Pertemuan dengan Rismon Sianipar Soal Dokumen Skripsi Jokowi
Presiden Prabowo Sebut Kritik Pengamat Ekonomi Sikap Sempit dan Tidak Patriotik
Menkeu Kritik Analisis Ekonomi di TikTok dan YouTube: Kita Nggak Perlu Takut