Proyek Kereta Cepat Whoosh: Analisis Utang dan Kontroversi Pembiayaan

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukanlah hal baru. Menurutnya, proyek warisan pemerintahan Jokowi ini sejak awal telah sarat dengan masalah, mulai dari persoalan pembiayaan hingga isu mark up anggaran.

"Proyek kereta cepat warisan Jokowi memang sudah menjadi kontroversi sejak awal," ujar Adi Prayitno dalam sebuah pernyataan.

Utang Kereta Cepat Whoosh Mencapai Rp2 Triliun per Tahun

Adi Prayitno menjelaskan, meskipun jumlah penumpang Whoosh terus meningkat dan telah mencapai angka jutaan orang, secara ekonomi proyek ini dinilai belum mampu menutup beban utang yang harus ditanggung oleh negara.

"Pendapatan dari penjualan tiket belum bisa menutupi utang, terutama utang yang dimiliki bangsa ini terkait Whoosh yang mencapai Rp2 triliun per tahun," tegasnya.

Perbandingan Biaya Kereta Cepat Whoosh dengan Arab Saudi

Kontroversi semakin memanas dengan munculnya perbandingan antara proyek kereta cepat Indonesia dengan milik Arab Saudi. Yang mengejutkan, meskipun jarak tempuh di Arab Saudi lebih jauh, biaya pembangunannya justru dilaporkan lebih murah dibandingkan proyek Whoosh di Indonesia.

"Perdebatan makin panjang karena pendukung kereta cepat beralasan kondisi geografis berbeda. Di Arab Saudi jalannya datar dan gurun pasir, sementara di Indonesia harus membor gunung dan melewati jalur berkelok, wajar kalau biayanya lebih besar," jelas Adi.

Namun, faktor teknis ini dinilai tidak serta-merta menutup kritik dari publik, terutama terkait dugaan pembengkakan biaya yang pernah disinggung oleh Prof. Mahfud MD.

Kontroversi Pergantian Vendor dari Jepang ke Cina

Polemik lainnya yang turut mencuat adalah mengenai pergantian vendor proyek. "Polemik juga mencuat karena dulu proyek ini awalnya mau digarap Jepang, tapi tiba-tiba dialihkan ke Cina," tambah Adi Prayitno.

Pernyataan Pemerintah Prabowo Subianto Soal Utang Whoosh

Adi juga menyinggung pernyataan resmi dari Menteri Keuangan, Puraya Yudha Sadewa, yang menegaskan bahwa pemerintah era Presiden Prabowo Subianto tidak ingin membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh ini menggunakan dana APBN.

"Andai saja cerita tentang Whoosh tidak dibayangi utang, tentu proyek ini akan lebih diapresiasi. Sayangnya, kenyamanan dan kebanggaan nasional itu masih bergaransi dengan utang yang fantastis dan kisruh yang belum berkesudahan," pungkas Adi Prayitno.