Kemenkumham telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai rencana teknis pembangunan Sekolah Rakyat. Kerja sama antar kementerian ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai standar dan tepat sasaran.
Dukungan Penuh dari Kementerian Sosial
Menteri Sosial menyambut positif inisiatif Kemenkumham dalam menyediakan lahan untuk Sekolah Rakyat. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program Sekolah Rakyat sendiri telah memiliki 166 titik rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun 104 titik Sekolah Rakyat permanen dalam waktu dekat untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan.
Dengan tersedianya lahan di Tangerang ini, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera dimulai sehingga pada tahun 2026 fasilitas asrama dan ruang kelas sudah dapat beroperasi secara optimal untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat.
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Jokowi Diduga Tak Bisa Hidup Tenang Sebelum Kasus Hukum Terbukti
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu: Kronologi Lengkap Kasus Ijazah Jokowi
Kontroversi Kelulusan Jokowi di UGM: Analisis 2 Pernyataan Berbeda Rektor Ova Emilia
Reshuffle Kabinet: Prabowo Ingin Lepas dari Geng Solo dengan Ganti Pratikno?