Kontroversi Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Tinjauan Sejarah dan Moral

Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Keputusan politik ini dianggap sebagai upaya pemutihan sejarah panjang penindasan yang terjadi selama rezim Orde Baru berkuasa.

Dibalik Julukan Bapak Pembangunan

Soeharto memang dikenal sebagai "Bapak Pembangunan", namun narasi ini menutupi luka mendalam bangsa Indonesia. Kekuasaannya diawali dengan tragedi kemanusiaan pembantaian massal 1965-1966 yang menewaskan ratusan ribu orang.

Sejarah Kelam Represi Orde Baru

Rezim Soeharto menciptakan sistem pemerintahan yang represif terhadap suara kritis:

• Peristiwa Malari 1974 menandai represi terhadap mahasiswa dan kritik korupsi
• Penindasan gerakan mahasiswa 1978 dengan pembekuan organisasi
• Sterilisasi ruang publik dari kritik terhadap pemerintah

Penindasan terhadap Kelompok Keagamaan

Rezim Orde Baru secara sistematis menekan kelompok-kelompok keagamaan:

• Pemaksaan asas tunggal Pancasila
• Tragedi Tanjung Priok 1984 dengan korban ratusan jemaah
• Penangkapan aktivis Islam dengan tuduhan Komando Jihad
• Pengawasan ketat terhadap pesantren dan masjid

Operasi Militer dan Pelanggaran HAM

Berbagai daerah menjadi saksi operasi militer berdarah:

• Tragedi Santa Cruz di Dili dengan 250 korban tewas
• Penggusuran paksa warga Kedung Ombo
• Operasi militer di Aceh, Timor Timur, dan Papua

Akhir Kekuasaan yang Berdarah

Keruntuhan rezim Soeharto ditandai dengan tragedi berdarah:

• Tragedi Trisakti dan Semanggi 1998
• Penculikan aktivis pro-demokrasi
• Korban jiwa dari kalangan mahasiswa

Warisan Sejarah yang Harus Diingat

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dinilai sebagai pengkhianatan terhadap sejarah. Stabilitas yang dibangun atas dasar ketakutan bukanlah kemajuan sejati, melainkan bentuk penjara sosial yang menghilangkan keberanian berpikir merdeka.

Masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga ingatan kolektif tentang periode kelam ini. Kebenaran sejarah harus ditegakkan demi masa depan bangsa yang lebih baik dan berkeadilan.

Ditulis oleh: Agung Nugroho (Direktur Jakarta Institute)