Dugaan Tambang Ilegal di Maluku Utara: Pelanggaran Hukum dan Dampak Lingkungan

Direktur Eksekutif Anatomi Indonesia, Riyanda Barmawi, menyoroti maraknya aktivitas perusahaan tambang di Maluku Utara yang diduga kuat tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pernyataannya, Riyanda menegaskan bahwa kelengkapan dokumen merupakan hal yang krusial.

"Ketika perusahaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan, maka perusahaan tersebut bisa masuk kategori ilegal. Satu dokumen saja kurang, tidak bisa dijadikan dasar legalitas," tegas Riyanda dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Kantor Rumah Pro Demokrasi, Jakarta, pada Jumat, 14 November 2025.

Dampak Kerusakan Lingkungan yang Terus Berlanjut

Lebih lanjut, Riyanda juga menyoroti persoalan serius mengenai dampak kerusakan lingkungan di wilayah lingkar tambang. Menurutnya, masalah lingkungan ini terkesan dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penanganan yang memadai dari pihak berwenang.

"Kerusakan ini tidak boleh dibiarkan dan terus berlarut. Negara harus hadir untuk memproteksi lingkungan hidup, terutama di kabupaten-kabupaten yang terdampak sektor ekstraktif," tuturnya.