KPK Didesak Usut Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun di Kemenkeu Era Sri Mulyani

“Prinsipnya adalah keterbukaan dan akuntabilitas, agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan multitafsir di publik,” sambung Aminullah.

Ia mengingatkan bahwa laporan PPATK ini telah menjadi perhatian publik sejak Maret 2023. Meski ada penjelasan bahwa sebagian transaksi terkait aktivitas korporasi dan tidak seluruhnya melibatkan pegawai Kemenkeu, Aminullah bersikukuh bahwa nilai sebesar itu tetap wajib dikaji secara komprehensif.

Pentingnya Peran KPK dan Kepastian Hukum

Menurutnya, pendalaman oleh KPK sangat krusial untuk memastikan sistem pengawasan keuangan negara berjalan efektif dan tidak ada celah penyimpangan. “Angka sebesar itu tentu memerlukan penjelasan yang utuh dan komprehensif. Klarifikasi yang tuntas justru penting untuk menjaga integritas institusi,” jelas Aminullah.

Lebih lanjut, Aminullah menegaskan kembali pentingnya peran KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan profesional. “KPK memiliki mandat konstitusional untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan objektif. Kami percaya proses yang transparan akan memberikan kepastian hukum sekaligus menenangkan publik,” katanya.

“Pengelolaan keuangan negara yang bersih adalah kepentingan bersama. Semua pihak perlu mendukung upaya penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan kepercayaan publik,” pungkas Ketua Umum PP GPA tersebut.