Serangan AS-Israel ke Iran Picu Perpecahan di Kalangan Sekutu Eropa

PARADAPOS.COM - Serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah membuka perpecahan di kalangan sekutu Eropa. Di tengah tekanan diplomatik dari Washington yang meminta dukungan penuh, negara-negara Uni Eropa justru menunjukkan respons yang beragam, mulai dari penolakan tegas hingga dukungan hati-hati. Perbedaan sikap ini muncul dalam situasi kritis yang mengancam memicu eskalasi konflik di Timur Tengah dengan konsekuensi global yang serius.

Tekanan AS dan Respons Awal Eropa

Gedung Putih secara terbuka mendesak para sekutu di Eropa untuk berdiri di belakang operasi militer tersebut. Namun, tekanan itu tidak serta merta menyatukan posisi Eropa. Sebaliknya, banyak ibu kota justru memilih jalur kehati-hatian, menyerukan deeskalasi dan penghormatan terhadap hukum internasional. Perpecahan ini semakin nyata ketika mantan Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengkritik keraguan sekutu, termasuk menyindir sikap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

"Ini bukan Winston Churchill yang kita hadapi," ujar Trump, merujuk pada pernyataan Starmer yang menolak mendukung apa yang disebutnya sebagai "perubahan rezim dari langit."

Uni Eropa: Seruan Bersama untuk Diplomasi

Blok 27 negara itu, melalui pertemuan darurat para menteri luar negeri, berusaha mencari suara bersama. Pernyataan resmi mereka mencerminkan keprihatinan mendalam namun tetap berusaha menahan laju konflik. Fokus utama UE adalah pada solusi diplomatik dan penegakan hukum internasional, sambil mengingatkan semua pihak akan bahaya perang yang berkepanjangan.

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, memberikan peringatan yang lebih luas tentang erosi tatanan global. "Tanpa memulihkan hukum internasional dan akuntabilitas, kita akan terus menyaksikan pelanggaran hukum, gangguan, dan kekacauan," jelasnya.

Respons Negara-Negara Kunci: Dari Penolakan hingga Dukungan Terbatas

Di tingkat nasional, peta politik Eropa terpecah menjadi beberapa kubu. Inggris, meski mengkritik Iran, memilih untuk tidak terlibat langsung dalam serangan dan justru memperkuat postur defensifnya di kawasan. PM Starmer dengan tegas membedakan antara kepentingan keamanan dan keputusan untuk ikut serta dalam aksi militer ofensif.

Prancis, di bawah Emmanuel Macron, secara tegas menekankan legitimasi hukum internasional. Meski tetap mempertahankan aliansi dengan AS, Paris memberlakukan batasan ketat atas penggunaan pangkalan militernya oleh pasukan Amerika, dengan jaminan bahwa fasilitas tersebut hanya untuk tujuan pertahanan.

Jerman: Posisi yang Lebih Dekat dengan Washington

Berlin tampak lebih sejalan dengan posisi AS, dengan Kanselir Friedrich Merz secara terbuka menyebut Iran sebagai ancaman keamanan utama. Meski demikian, Jerman juga menyuarakan kekhawatiran akan konsekuensi dari konflik terbuka yang tak berujung, terutama terkait stabilitas kawasan dan dampaknya bagi Eropa.

"Perang tanpa akhir bukan kepentingan kita," tutur Merz, seraya mengingatkan bahwa keruntuhan Iran dapat memicu gelombang krisis baru, termasuk dalam hal energi dan migrasi.

Spanyol dan Italia: Kritik Terbuka dan Penekanan pada Hukum

Di sisi lain, Spanyol dan Italia justru berada di garda depan yang mengkritik serangan tersebut. PM Spanyol Pedro Sánchez tidak ragu menyebut serangan itu sebagai "kesalahan luar biasa," sebuah pernyataan yang berani mengingat ancaman pembalasan dagang dari Trump.

Sánchez dengan lantang membela prinsip negaranya. "Kami tidak akan mengambil sikap yang bertentangan dengan nilai dan prinsip kami karena takut terhadap pembalasan pihak lain. Kami mengatakan 'tidak' pada perang," tegasnya.

Sementara itu, pejabat tinggi Italia menilai operasi militer AS-Israel berada di luar koridor hukum internasional. Mereka secara konsisten mendorong jalan diplomasi untuk mencegah konflik yang lebih luas.

Dukungan dari Eropa Timur

Berbeda dengan negara-negara Eropa Barat, beberapa sekutu di kawasan Timur menunjukkan dukungan politik yang lebih jelas. Polandia dan Republik Ceko, misalnya, melihat program nuklir Iran sebagai ancaman nyata. Meski menegaskan tidak terlibat langsung dalam operasi militer, mereka memberikan justifikasi politik terhadap tindakan AS, dengan harapan hal itu dapat memaksa Iran kembali ke meja perundingan.

Fragmentasi respons Eropa ini menggambarkan kompleksitas menghadapi krisis Timur Tengah. Di satu sisi, ada kepentingan keamanan bersama dan solidaritas aliansi. Di sisi lain, terdapat prinsip hukum internasional, pertimbangan geopolitik jangka panjang, serta tekanan publik domestik yang membentuk sikap masing-masing negara. Situasi ini meninggalkan Uni Eropa tanpa strategi terpadu di tengah krisis yang justru semakin dalam.