Demo Komisaris Transjakarta Dikecam Internasional, Publik Jepang Minta Ainul Yaqin Dilarang Masuk
Aksi demonstrasi Komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Muhammad Ainul Yaqin, terus menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari publik internasional. Kecaman terbaru datang dari warga Jepang yang geram dengan orasinya yang mengancam akan menggorok leher.
Kecaman dari Publik Jepang
Salah satu warganet Jepang, YUASA TADAO, menyebut Ainul sebagai "anggota kelompok ekstremis Islam Indonesia" dan menyerukan agar dia dilarang masuk ke Jepang. "Kita tidak boleh mengizinkan orang gila masuk ke Jepang," tulisnya di platform X.
Pendapat serupa diungkapkan oleh ShibaTalks yang menyerukan pengawasan ketat terhadap Muslim di Jepang. "Mereka adalah orang-orang yang seharusnya tidak pernah diizinkan masuk ke Jepang. Setiap politisi yang mendorong hal ini perlu disingkirkan," tambahnya.
Desakan Pemecatan dari Dalam Negeri
Kecaman juga datang dari dalam negeri, dengan banyak warganet mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk memecat Ainul Yaqin dari posisinya sebagai Komisaris Transjakarta.
Akun @elisa_jkt mengaku telah mengirim surat tuntutan pemberhentian Ainul, sementara @marukonahu menegaskan bahwa ancaman gorok leher tidak pantas dilakukan seorang komisaris. @isuzucarpenter juga menyoroti masalah akhlak, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penunjukan Ainul.
Isi Orasi Kontroversial
Dalam rekaman yang beredar, Ainul Yaqin terlihat menggunakan jaket Ansor dan berorasi di atas mobil komando. Dia menyatakan bahwa Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan jika ada kiai dan ulama yang dihina.
Lebih kontroversial lagi, dia mengancam, "Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti Banser menggorok leher PKI. Halal darah kalian." Pernyataan ini memicu reaksi keras publik, terutama mengingat status Ainul sebagai hafizh Quran.
Profil Ainul Yaqin
Selain menjabat sebagai Komisaris PT Transjakarta, Muhammad Ainul Yaqin juga merupakan Ketua GP Ansor DKI Jakarta dan tenaga ahli Menteri Agama RI. Posisinya di BUMD DKI Jakarta ini semakin membuat aksinya menjadi sorotan publik.
Artikel Terkait
Dokumen Bocor Ungkap Alokasi Dana Soros Rp28 Triliun untuk Program Demokrasi di Indonesia
Pengamat Pertanyakan Implikasi Restorative Justice Rismon Sianipar terhadap Kasus Ijazah Palsu
BGN Bekukan Dua Dapur Makan Bergizi Gratis di Ponorogo Diduga Manipulasi Anggaran
MK Beri Tenggat Dua Tahun untuk Revisi UU Tunjangan Pensiun Pejabat Negara