Demo Komisaris Transjakarta Dikecam Internasional, Didorong Mundur dari Jabatan
Aksi demonstrasi Muhammad Ainul Yaqin, Komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), terus menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari publik internasional seperti Jepang.
Kecaman dari Publik Jepang
Masyarakat Jepang menyuarakan kekesalannya terhadap orasi Ainul yang mengancam akan menggorok leher. Seorang pengguna X, YUASA TADAO, menyebut Ainul sebagai anggota kelompok ekstremis dan menyerukan agar dia dilarang masuk ke Jepang.
"Kita tidak boleh mengizinkan orang gila masuk ke Jepang," tulisnya.
ShibaTalks, akun lain di platform yang sama, menambahkan bahwa umat Muslim di Jepang perlu diawasi lebih ketat. Mereka menegaskan bahwa orang-orang seperti Ainul seharusnya tidak diizinkan masuk ke Jepang.
Desakan Mundur dari Dalam Negeri
Kecaman juga datang dari dalam negeri, dengan banyak warganet mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk memecat Ainul dari posisinya di Transjakarta.
Pengguna X @elisa_jkt mengaku telah mengirim surat tuntutan pemberhentian Ainul, sementara @marukonahu menyoroti ketidakpantasan seorang komisaris yang mengancam kekerasan.
@isuzucarpenter juga menegaskan bahwa Ainul tidak layak menjabat karena masalah akhlak, dan meminta gubernur mempertimbangkan penggantian.
Rekaman Orasi Kontroversial
Dalam rekaman yang beredar, Ainul terlihat mengenakan jaket Ansor dan berorasi di atas mobil komando. Dia menyatakan bahwa Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan jika ada kiai atau ulama yang dihina.
Dia juga mengancam, "Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti Banser menggorok leher PKI. Halal darah kalian."
Pernyataan ini menimbulkan reaksi keras publik, terutama mengingat Ainul adalah seorang hafizh Alquran dan memegang jabatan strategis di Transjakarta serta Kementerian Agama.
Profil dan Jabatan Ainul Yaqin
Selain sebagai Komisaris PT Transjakarta, Muhammad Ainul Yaqin juga menjabat sebagai Ketua GP Ansor DKI Jakarta dan tenaga ahli Menteri Agama RI.
Artikel Terkait
Dokumen Bocor Ungkap Alokasi Dana Soros Rp28 Triliun untuk Program Demokrasi di Indonesia
Pengamat Pertanyakan Implikasi Restorative Justice Rismon Sianipar terhadap Kasus Ijazah Palsu
BGN Bekukan Dua Dapur Makan Bergizi Gratis di Ponorogo Diduga Manipulasi Anggaran
MK Beri Tenggat Dua Tahun untuk Revisi UU Tunjangan Pensiun Pejabat Negara