Menteri Keuangan Soroti Dampak Sosial Penonaktifan Massal Peserta BPJS Kesehatan

PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyoroti dampak serius dari penonaktifan massal peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dalam rapat di DPR, Senin (9/2/2026), ia menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah merusak citra pemerintah dan menimbulkan kepanikan di masyarakat akibat ketidaktahuan mereka atas perubahan status tersebut.

Kritik Terbuka di Ruang Rapat

Suasana rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR berubah tegang ketika Purbaya menyampaikan kritikannya. Ia menilai, kekacauan data yang berujung pada penonaktifan ribuan warga secara tiba-tiba menunjukkan kegagalan dalam mengelola data sosial. Menurutnya, dampak sosial yang ditimbulkan sangat besar dan seharusnya bisa diantisipasi.

“Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10%, kalau 1% gak ribut orang-orang,” ungkapnya.

Pentingnya Mekanisme Transisi yang Halus

Purbaya menekankan bahwa perubahan kebijakan dalam skala besar tidak boleh dilakukan secara drastis. Ia mengusulkan perlunya masa transisi atau “penghalusan” data untuk mencegah kejutan yang meresahkan publik. Tanpa langkah ini, pemerintah dinilai terlihat tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan vital.

“Jadi ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di smoothing sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” tegasnya.

Dampak Nyata pada Pelayanan Kesehatan

Lebih dari sekadar angka statistik, Menteri Keuangan itu menyoroti implikasi nyata dari kebijakan ini terhadap kesehatan warga. Ia menyebut contoh konkret pasien penyakit berat, seperti gagal ginjal, yang tiba-tiba tidak bisa menjalani cuci darah karena status kepesertaannya berubah. Situasi ini, menurutnya, merugikan semua pihak.

“Karena tiba-tiba ketika ada yang mau cuci darah tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak, kan itu kayanya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,” lanjutnya menekankan.

Pentingnya Koordinasi Antar-Lembaga

Meski Kementerian Keuangan telah menyetujui pembiayaan darurat untuk mengatasi masalah ini secara sementara, Purbaya menilai solusi jangka panjang mutlak diperlukan. Ia mendorong koordinasi yang lebih solid dan berkelanjutan antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Tujuannya jelas: memperbaiki tata kelola data dan mencegah terulangnya insiden yang merusak kepercayaan publik ini.

Kegaduhan nasional ini, di mata Purbaya, adalah cerminan dari lemahnya integrasi data pemerintah. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terus-menerus menanggung kerugian, baik secara finansial maupun reputasi, akibat manajemen data yang buruk di satu lembaga. Panggilannya untuk duduk bersama dan mencari solusi, alih-alih saling menyalahkan, menjadi penutup pernyataan yang bernada serius.