Mensos Gus Ipul Bantah Mark Up Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat, Rincian Anggaran Rp700 Ribu Per Pasang untuk Tiga Jenis Alas Kaki

PARADAPOS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, angkat bicara menanggapi polemik yang ramai di media sosial. Ia membantah keras tuduhan adanya praktik mark up dalam pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat. Isu ini mencuat setelah publik membandingkan harga sepatu bantuan Kemensos yang mencapai Rp700 ribu per pasang dengan bantuan serupa dari Gubernur Jawa Timur yang hanya Rp170 ribu per pasang. Gus Ipul memastikan bahwa anggaran sebesar Rp27,5 miliar tersebut diperuntukkan bagi lebih dari 39 ribu siswa dan telah melalui prosedur yang sesuai aturan.

Perbandingan harga yang langsung viral di linimasa, menurut Gus Ipul, adalah langkah yang keliru. Ia menjelaskan bahwa sepatu yang diadakan oleh Kementerian Sosial memiliki spesifikasi teknis yang jauh berbeda. Bukan sekadar alas kaki biasa, sepatu ini dirancang untuk kebutuhan yang lebih kompleks dan daya tahan yang lebih lama.

Spesifikasi Berbeda, Fungsi Berbeda

Gus Ipul kemudian merinci perbedaan mendasar antara kedua jenis bantuan tersebut. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dibagikan kepada 10 siswa di Malang, disebutnya sebagai program terbatas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, pengadaan oleh Kemensos memiliki cakupan yang jauh lebih luas.

“Tidak bisa disamakan. Dari sisi kualitas, bahan, dan fungsi tentu berbeda,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Ia menegaskan bahwa angka Rp700 ribu per pasang bukanlah harga untuk satu jenis sepatu saja. Anggaran tersebut mencakup paket kebutuhan lengkap untuk setiap siswa. Mereka tidak hanya menerima satu pasang, melainkan tiga jenis sepatu sekaligus. Rinciannya meliputi sepatu dinas harian (PDH), sepatu lapangan (PDL), dan sepatu olahraga. Paket bantuan ini bahkan juga menjangkau para guru, yang mendapatkan sepatu kerja serta perlengkapan penunjang seperti kaus kaki.

Imbauan untuk Tidak Mudah Terprovokasi

Di tengah hiruk-pikuk informasi yang belum terverifikasi, Gus Ipul mengingatkan publik untuk lebih bijak. Ia menyayangkan jika opini publik terbentuk hanya berdasarkan perbandingan yang tidak proporsional. Menurutnya, memahami konteks dan rincian program adalah langkah penting sebelum menarik kesimpulan.

“Kami harap masyarakat tidak mudah beropini tanpa data yang jelas dan tidak termakan isu hoaks,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dalam setiap penggunaan anggaran publik. Di lapangan, proses pengadaan barang untuk program sosial berskala besar memang kerap kali memunculkan dinamika tersendiri. Mulai dari standar kualitas yang harus dipenuhi, ketahanan barang, hingga kesesuaian dengan kebutuhan pengguna di daerah. Semua aspek ini, menurut Gus Ipul, telah dipertimbangkan secara matang oleh tim teknis di kementerian. Ia berharap klarifikasi ini dapat meredakan kegaduhan dan mengembalikan fokus pada tujuan utama program, yaitu memberikan manfaat optimal bagi para siswa.