Jargon "AKHLAK" alias Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang digaungkan Menteri BUMN Erick Thohir bisa jadi hanya sebagai semboyan tanpa implementasi.
Begitu dikatakan Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyusul kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang ditangani Kejaksaan Agung dan ditaksir merugikan negara mencapai Rp193,7 triliun.
Kata Adib, menjadi disesalkan dengan jargon Erick Thohir, kasus korupsi yang telah menyeret 7 tersangka itu terjadi di PT Pertamina Patra Niaga, salah satu perusahaan BUMN.
"Jargon Erick Thohir yang dulu bikin BUMN berakhlak, saya kira hanya isapan jempol saja. Tidak bekerja maksimal," kata Adib kepada wartawan, Rabu 5 Maret 2025.
Lebih disesalkan, kata dia, kasus korupsi tersebut terjadi 2018-2023. Artinya, saat Erick Thohir sudah menjadi menteri yang seharusnya mengawasi jalannya seluruh perusahaan negara.
Namun sayang, masih kata Adib, kewenangan Erick Thohir dalam mengelola BUMN termasuk Pertamina Patra Niaga tidak mampu dijalankan sebagaimana mestinya.
Adib pun mewajarkan jika belakangan ada kecurigaan publik, kasus korupsi tersebut adalah buah dari slogan "AKHLAK" yang hanya sebatas alat pencitraan Erick Thohir.
"Akhirnya wajar jika publik mengaitkan ini dengan oh jangan-jangan ada yang diumpetin tapi ada yang juga dibuat pencitraan nih," pungkasnya.
Sumber: rmol
Foto: Menteri BUMN Erick Thohir/Net
Artikel Terkait
Pew Research: 83% Pemilih Kulit Hitam Dukung Demokrat, Trump Dituduh Pasang Hambatan Sistemik untuk Menekan Suara Mereka
Hasto Kristiyanto Kritik APBN: Defisit Transaksi Berjalan dan Keseimbangan Primer Negatif Jadi Alarm Ekonomi
Jokowi Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila karena Belum Terima Undangan Resmi
Istana Akhirnya Buka Suara soal Kritik Dino Patti Djalal: Setiap Perjalanan Luar Negeri Prabowo Punya Azas Manfaat