Pertarungan Geng Solo dengan Geng Kertanegara

Pemerintahan Prabowo memang dilematis karena disatu sisi cengkeraman Jokowi dan Kroninya masih kuat, wapres dan 14 Menteri mantan Kabinet Jokowi tak termasuk Syaifullah Yusuf karena baru 2 bulan jabat ganti Presiden.

Pada saat Pilpres 2024 Prabowo harus jadi Presiden, cara yang paling mudah adalah Melakukan hal yang sama yang dilakukan Jokowi 2019 dengan memakai seluruh institusi negara terutama Polisi. Akhirnya Jokowi menang 55,5% yang 10 % hasil kerja Polisi. Itu fakta.

Prabowo dan timnya sebelum melangkah ke pilpres 2024 pada bulan Juni 2023 tim Hukum Gerindra sudah bekerja dan mengajukan yudicial reviw ke MK Mengenai batasan Umur dengan memakai PSI yang menggugat tapi ditolak. Tim Hukum sudah putus asa pada saat itu pula Koalisi dengan PKB mulai retak. Tapi dewi fortuna ada pada pihak jokowi dengan gugatan dari Mahasiswa Almas Tsaqibbirru anaknya Boyamin Saiman MAKI muncullah putusan MK yang kontroversial yang meloloskan Gibran.

Dalam Pemerintahan Prabowo ada beberapa proyek mercusuar Jokowi seperti IKN tidak lagi menjadi prioritasnya, Nah dari sinilah Jokowi mulai gerah, karena IKN adalah investasi pencitraan jangka panjang Jokowi “legacy”nya tidak diprioritaskan Prabowo. Kenapa tidak menjadi prioritas karena Anggaran gak ada, coba bayangkan Anggaran yang dibutuhkan untuk bangun IKN perkiraan Rexim Jokowi 466 T sedangkan Anggaran yang yang telah diambil dari APBN mulai 2022 sampai 2024 menurut Menkeu sebesar 73 T. Menurut Menkeu.

Pada saat sekarang Anggaran IKN cuma 400 Milyar jauh dari 2024 sebesar 47 T. Nah jika dilihat berapa lama IKN akan terwujud,4 tahun baru 73 T maka dibutuhkan maka 456: 73×4: 24 tahun baru IKN bisa menjadi Ibukota, bandingkan dengan Anggaran 2025 cuma 400 M bisa 100 tahun baru IKN siap.

Nah Jokowi melihat IKN tidak porsi sebagai prioritas tentu merasa cemas, nah maka mulai dia melakukan gerakan bawah tanah dengan memakai perpanjangan tangan menteri yang masih terpakai di Prabowo untuk memantau dan melaporkan rencana Prabowo. Karena Jokowi juga sangat berkepentingan suksesi anaknya dengan cara memaksa Gibran tampil dengan Gaya Jokowi dengan mendukung kebijakan Prabowo tapi pencitraan sendiri. Nah ini terpantau oleh Para Pensiunan Jenderal TNI, maka bergeraklah para Pensiunan ini untuk memotong gerakan bawah tanah Jokowi dan para kroninya.

Bukti Kongkrit ada pada Pergantian para Perwira Tinggi TNI tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo, dan Pergantian ini di duga kuat Gerakan Solo April, tapi Prabowo melihat ini tidak benar dan dia dilangkahi maka pergantian ada yang dianulir seperti Pangkogabwilhan 1 Letjen Kunto Arif Wibowo, yang menurut desas desus adalah perintah dari Solo.

Pertarungan ini akan terus berlanjut sampai 2029.

Tapi pemakzulan Gibran tentu ada ranah DPR, MK dan MPR, karena UUD 45 adanya pelanggaran berat terhadap UUD 45 atau adanya kriminal yang dilakukan oleh Wapres, Mekanisme adanya Usulan dari DPR yang diuji pelanggaran itu di MK jika terbukti adanya pelanggaran maka MK memutus untuk diteruskan ke MPR, untuk memberhentikan Wapres. Jadi Presiden tidak bisa memberhentikan Wapres seperti di Filiphina.

Prabowo sebagai Presiden harus tegas dalam memimpin Kabinetnya agar tidak terjadi “matahari kembar” antara Prabowo dan Jokowi.

Bagaimana caranya? Prabowo harus tegas jika masih ada Anggota Kabinetnya masih loyal kepada Jokowi harus mundur atau diganti. Karena Prabowo juga punya hak sebagai Presiden yang berkuasa harus ditaati perintahnya, dan tidak boleh menaati orang lain termasuk Gibran sebagai Wapres harus taat juga kepada Prabowo.Jangan jalan sendiri dan melebihi peran Presiden. Pertanyaannya apakah Prabowo berani menyatakan ini, kalau pendapat saya harus berani, Prabowo adalah Prajurit TNI sejati dan satu komando. Sekian (*)